Kajen News

Kompensasi Galian C Disoal, Ratusan Warga Wonorejo Geruduk Balai Desa

Demo Galian C
TUNTUT TRANSPARANSI – Sebanyak dua ratus warga Dukuh Wonokeri, Desa Wonorejo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan menggelar aksi menuntut transparansi pengelolaan dana kompensasi galian C di depan kantor balai desa setempat, siang kemarin.
MUHAMMAD HADIYAN

WONOPRINGGO – Sekitar dua ratus warga Dukuh Wonokeri, Desa Wonorejo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan menggelar aksi di depan kantor balai desa setempat, siang kemarin. Aksi ini dilakukan lantaran warga menuntut transparansi penggunaan dana kompensasi atas aktivitas galian C sehingga dapat diketahui secara terbuka oleh masyarakat umum. Tuntutan lainnya yakni masyarakat yang terdampak langsung aktivitas pertambangan itu bisa menerima hak kompensasi sebesar 50 persen dari dana tersebut.

Berdasarkan pantauan Radar, aksi yang dilancarkan ratusan warga sempat membuat kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya Wonorejo terhambat. Pasalnya para demonstran, mulai dari pemuda, orang dewasa, anak-anak bahkan kaum perempuan tersebut hampir memenuhi separo badan jalan.

Namun demikian, aksi yang mendapat pengawalan dari pihak kepolisian ini berlangsung tertib.

Koordinator Aksi, Eko Sulistio mengatakan, bahwasanya pihak warga Dukuh Wonokeri yang selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan kegiatan galian C tanah merah merasa dirugikan.

Sebab, banyak infrastruktur jalan yang rusak dan debu dimana-mana. Sedangkan dana kompensasi yang selama ini dikelola oleh perangkat desa kurang transparan dan kurang tepat sasaran dalam penggunaannya.

“Pengelolaan anggaran kompensasi itu tidak pernah dilaporkan secara terbuka kepada seluruh warga, dan tidak tersistem dalam perencanaannya. Ada beberapa kegiatan perangkat desa yang tidak sepatutnya dibiayai oleh dana kompensasi seperti kegiatan studi banding perangkat desa ke Klaten, dan kegiatan-kegiatan lainnya,” jelas Eko, di sela-sela aksi.

Sehingga, lanjutnya, warga yang terdampak langsung aktivitas galian menginginkan sistem yang berkeadilan agar dana tersebut bermanfaat untuk masyarakat banyak. “Tuntutan kami yang pertama adalah, laporan penggunaan dana kompensasi galian C secara terbuka agar bisa diketahui masyarakat desa. Kedua, sebagai masyarakat terdampak langsung kami warga Dukuh Wonokeri meminta hak sebesar 50 persen dari dana tersebut.Dana itu nantinya akan dikembalikan dan dikelola secara mandiri oleh warga Dusun Wonokeri,” paparnya.

Menanggapi tuntutan warga, Sekretaris Desa Wonorejo Winarudin mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah merapatkan hal tersebut Rabu malam lalu. Pihaknya telah sepakat untuk menyetujui tuntutan warga Dukuh Wonokeri yang terdampak proyek galian. “Tuntutan warga untuk 50 persen dana kompensasi sudah kita bahas, dan kita sudah merapatkannya. Keputusannya kami setuju, namun kita beri waktu satu minggu agar hal itu dapat terealisasi. Yang jelas intinya, kami sebagai pihak desa sama sekali tidak tertutup terkait dana kompensasi,” kata Winarudin.

Terkait hal itu, Kabid Pencegahan dan Pengawasan Lingkungan Dinas Perkim LH Kabupaten Pekalongan, Ir Yarochim mengungkapkan, bahwa terkait izin galian C merupakan kewenangan provinsi. Namun, di luar izin tersebut, ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh pengusaha agar dapat berjalan lancar, yakni pemberian retribusi terhadap warga terdampak galian. “Namun, dari hasil penyampaian aspirasi warga tadi, pihak desa sudah sepakat untuk pemenuhan 50 persen hak warga yang terdampak,” ungkapnya.

Di samping itu, ia juga meminta kepada para pengusaha galian untuk memperhatikan lingkungan yang terdampak aktivitas pertambangan agar bisa segera dilakukan reklamasi. “Soal teguran agar dilakukan reklamasi itu masuk ranah kita. Sampai saat ini belum ada masalah. Namun kita menyarankan agar reklamasi atau perbaikan lingkungan pasca pertambangan dapat dilakukan secara bertahap. Sehingga kerusakan lingkungan tidak semakin parah,” tandasnya.

Sementara anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, Mussa Adam dalam kesempatan itu mengaku memberikan masukan kepada masyarakat untuk duduk bersama Pemerintah Desa, kemudian untuk di musyawarahkan agar mendapat titik temu. Masyarakat bisa mebuta MoU antara masyarakat Wonokeri dan umumnya masyarakat Wonorejo dengan Pemerintah Desa yang menjalankan. Dalam MoU tersebut nanti tertuang istilahnya saling menguntungkan masyarakat satu sama lain.

“Solusinya dibuat Perdes supaya berkekuatan hukum dan pemerintah pun harus transparan sehingga tidak menimbulkan hal yang negatif, toh semua nantinya akan kembali untuk masyarakat juga,” imbuhnya. (yan)

Penulis: M. Hadiyan & Redaktur: Widodo Lukito

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *