Featured Kendal

Agenda Penyampaian Lima Raperda Kabupaten Kendal

Raperda Kabupaten Kendal
MENYERAHKAN – Wakil Bupati Kendal Masrur Masykur menyerahkan lima Raperda Kabupaten Kendal kepada Ketua DPRD Kendal H Prapto Utono, SSos.
NUR KHOLID MS

DPRD Kabupaten Kendal Menggelar Paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal menggelar Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kendal. Seperti apa? NUR KHOLID MS, Kendal

Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kendal, Jumat (11/8) pagi, dipimpin Ketua DPRD H Prapto Utono, SSos. Hadir dalam paripurna antara lain Wakil Bupati Kendal, anggoata DPRD, Pimpinan daerah, Sekda, Staf Ahli Bupati,Asisten Sekda, Kepala OPD, Kepala intansi fertikal di Kabupaten Kendal, Camat se Kabupaten Kendal, dan Direktur BUMN/BUMD, serta Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas).

Sebelum membuka, Parpto Utono mengingatkan kepada peserta rapat paripurna yang hadir agar pada rapat paripurna yang akan datang tidak lagi menggunakan pakaian berjenis kaos.

Pasalnya pakaian dalam rapat paripurna sudah diatur ketentuan. Lebih lanjut, berdasarkan laporan Sekertaris Dewan (Sekwan) dan sesuai daftar hadir telah hadir 29 orang dari 45 orang anggota dewan, maka sesuai dengan peraturan tata tertip DPRD Pasal 82 ayat 1 (c) telah memenuhi kuorum.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Kendal Maskur Masyrur membacakan sambutan Bupati Kendal dr Mirna Annisa MSi mengatakan bahwa untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kendal telah menyusun lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yakni, Raperda terntang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Kendal.

“Kemudian Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021, dan Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal serta Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020,” kata dia.

Wakil Bupati juga menyampaikan penjelasan kelima Raperda tersebut. Yakni, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Ada tiga entri poin salah satunya adalah pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah termasuk potensi dari sektor perpajakan. Kemudian Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal, dengan empat penjelasan, diantaranya, yakni penjelasanya searah dengan perkembangan Pelabuhan Kendal, sebagai pelabuhan penumpang dan penyeberangan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal pada khususnya, dan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya, maka peningkatan pelayanan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan.

“Peningkatan layanan pelabuhan dilakukan dengan menambah jenis layanan baru, yaitu layanan inap kendaraan. Dengan adanya jenis layanan baru ini akan menunjang pelayanan pelabuhan pada umumnya. Selain itu juga dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan jenis-jenis pelayanan lainnya. Salah satu jenis layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah adalah layanan pemakaian kekayaan daerah,” terang dia.

Adapun soal Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kendal, Wakil Bupati menjelaskan dua poin, antara lain, dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha dan investasi di daerah. Sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan tumbuh kembang dunia usaha dan investasi adalah adanya kepastian hukum, baik yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan, aspek perizinan, dan lainya. Untuk Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021, ada enam poin penjelasan, diantaranya, bahwa dokumen RPJMD berfungsi sebagai pedoman pembangunan selama lima tahun serta perwujudan amanah regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 260 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 tahun 2015, yang menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenanganya menyusun rncana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

“Dengan demikian, poin lainya, RPJMD merupakan guidance untuk pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kendal selama lima tahun ke depan, dengan demikian RPJMD mempunyai fungsi strategis, dimana dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD harus berdasarkan pada RPJMD,” tukas dia.

Wakil Bupati menyampaikan, untuk penyempurnaan materi lainya sebagaimana diatur dalam Raperda dapat dibahas lebih lanjut dalam rapat panitia khusus. (*)

Penulis: Nur Kholid MS & Redaktur: Widodo Lukito

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Honda_Fais Juli 2017

REV Suzuki Yulina Agustus 2017