Nasional News

Sumur, Embung, dan Waduk Jadi Solusi Kekeringan

Sumur, Embung, dan Waduk Jadi Solusi Kekeringan
MENYUSUT – Sebagian warga Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor terpaksa memanfaatkan air Sungai Cikaniki yang sudah menyusut untuk keperluan mandi, cuci dan kakus, sejak pekan kemarin.
ARIFAL/RADAR BOGOR

*BMKG: Musim Hujan mulai Oktober-November

JAKARTA – Bencana kekeringan di sejumlah daerah menjadi persoalan klasik yang berulang setiap tahun. Presiden Joko Widodo pun meminta ada solusi konkret untuk mengatasi persoalan itu dalam jangka panjang. Mengingat, kekeringan justru terjadi di wilayah padat penduduk, yakni Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Kemarin, Presiden menggelar rapat terbatas untuk membahas persoalan kekeringan. Sejumlah Gubernur yang wilayahnya terdampak kekeringan juga dipanggil. Seperti Gubernur Jateng, Jatim, Jabar, Banten, NTB, dan NTT. Jateng menjadi wilayah yang paling menderita, karena ada 1.254 desa di 30 Kabupaten yang terdampak kekeringan.

Untuk jangka pendek, Presiden meminta suplai air bersih terus digelontorkan ke kawasan yang kekeringan sampai kondisi kembali normal. ”Saya juga minta dicek suplai air untuk irigasi pertanian di daerah-daerah terdampak,” ujarnya saat ratas kemarin.

Sementara, dalam jangka panjang, pemerintah masih mengandalkan waduk dan embung. ”Dua tahun terakhir kita sudah membangun bendungan, waduk, dan embung di desa-desa. Saya harap ini juga bisa membantu,” lanjut mantan Wali Kota Solo itu. Di saat bersamaan, stok pangan juga harus dipantau agar tidak terjadi kelangkaan dengan alasan paceklik.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, secara keseluruhan di enam provinsi terdapat 2.726 desa di 105 Kabupaten/Kota yang terdampak bencana kekeringan (lihat grafis). Kekeringan itu berdampak kepada sekitar 3,9 juta jiwa yang tinggal di daerah-daerah itu. Kemudian, tercatat ada 56.334 hektare lahan pertanian yang berpotensi kekeringan, di mana 18.516 hektare di antaranya dipastikan gagal panen.

Kepala Pusat data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menuturkan, mayoritas daerah yang kekeringan adalah yang pada tahun-tahun sebelumnya juga mengalami kekeringan. ”Masih tingginya kerusakan lingkungan dan daerah aliran sungai (DAS) membuat sumber air mengering,” terangnya kepada Jawa Pos kemarin.

Dampaknya, pasokan air di sungai menyusut drastis selama musim kemarau. Padahal, di satu sisi kebutuhan air terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk. Kekeringan terjadi karena ketersediaan air tidak mampu mencukupi kebutuhan penduduk di wilayah tersebut.

Sutopo menjelaskan, Defisit air selama kemarau di Indonesia mulai terasa sejak 1995. Secara nasional, sebenarnya air sangat mencukupi. Namun, bila dibagi sebarannya, pulau Jawa dalam kondisi kritis. Kementerian PU pada 1995 merilis surplus air di jawa, Bali, dan Nusa Tenggara hanya terjadi selama lima bulan di musim hujan. ”Sedangkan pada musim kemarau terjadi defisit selama tujuh bulan, lanjut Sutopo.

Kemudian, Bappenas pada 2007 merilis bahwa Sekitar 77 persen kabupaten/kota di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara memiliki satu hingga delapan bulan defisit air dalam setahun. Diperkirakan, pada 2025 jumlah kabupaten defisit air meningkat hingga mencapai sekitar 78,4 persen. Defisit berpotensi terjadi sepanjang tahun. Dari wilayah minim air tersebut, terdapat 38 kabupaten/kota atau sekitar 35 persen akan mengalami defisit tinggi.

Menurut sutopo, seharusnya ada upaya terpadu dari semua pihak untuk mengatasi defisit. Tidak hanya mengandalkan pemerintah. Dari sisi lingkungann, masyarakat harus ikut serta menjaga agar lingkungannya tidak sampai rusak. Kerusakan lingkungan jelas akan mengurangi kemampuan kawasan untuk menampung air.

Sementara, pemerintah harus terus menyediakan infrastruktur buatan yang mampu menjamin ketersediaan air. Dalam jangka pendek, tuturnya, BPBD bersama perangkat daerah, PMI, NGO, dan relawan terus mengirim air menggunakan mobil tangki.

Untuk jangka menengah, langkah yang diambil kementerian PUPR dan Pemda sudah tepat dengan membangun embung, sumur bor, dan penampungan air. Sementara, bendungan menjadi salah satu solusi jangka panjang.

Solusi lain yang wajib dilakukan dalam jangka panjang adalah mencegah kerusakan lingkungan. Reboisasi, pengelolaan DAS terpadu, hingga konservasi tanah dan air harus dilakukan untuk kembali meningkatkan kemampuan tanah dalam menampung air. Sehingga, sumur-sumur resapan bisa selalu terisi sepanjang tahun .

Sementara itu, Badan Meteorologi, klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis data curah hujan sepanjang Agustus lalu. Dalam data tersebut, curah hujan di Jawa memang sangat rendah, di bawah 100 mm. Bahkan, di beberapa kawasan curah hujan sangat minim, di bawah 20 mm.

Kawasan paling minim hujan terjadi di Jateng, Jatim, NTB, dan NTT. Di Jateng, kawasan paling minim curah hujan ada di Jateng bagian barat serta wilayah Semarang hingga ke selatan. Di Jatim, kawasan tengah mulai Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, hingga Malang paling minim hujan. Di NTB curah hujan paling minim ada di pulau Sumbawa bagian timur. Sementara, di NTT, kawasan paling minim hujan ada di pulau Rote dan ujung selatan pulau Timor.

Sebaliknya, kawasan di sekitar Khatulistiwa, terutama di sisi utara Khatulistiwa cenderung mendapat curah hujan tinggi. Seperti di Kalbar dan kalteng bagian utara. Papua bagian tengah juga mendapat curah hujan tinggi, hingga di atas 500 mm selama Agustus.

Kepala BMKG Andi Eka Sakya menuturkan, sebenarnya kondisi pada 2015 lebih kering dibandingkan tahun ini. ”Tapi, kalau dibandingkan 2016, lebih kering tahun ini,” terangnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin. NTT menjadi wilayah paling kering, karena diperkirakan 100 hari tidak turun hujan atau lebih dari tiga bulan.

Sementara, di Jawa ketiadaan hujan terjadi ‘hanya’ selama 60 hari, atau setidaknya masih di bawah tiga bulan. Kekeringan yang terjadi termasuk kategori kekeringan meteorologis, karena kekurangan hujan. ”Prediksi kami, musim hujan akan mulai sekitar bulan Oktober atau November,” lanjutnya. Dengan demikian, diharapkan kekeringan bisa berakhir November mendatang.

Gubernur Jatim Soekarwo menyebut, dari seluruh kabupaten yang melapor kekeringan, ada lima yang menyatakan status darurat. Yakni, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Pamekasan, dan Sampang. ”Madura itu (airnya) hanya di Camplong. Di tengahnya Madura sampai sumenep tidak ada air,” ujarnya.

Berbeda dengan BNPB, Soekarwo mengklaim kekeringan di Jatim berlangsung di 442 desa. 280 di antaranya sangat kering. Saat ini, langkah yang dilakukan masih sebatas menggelontorkan air bersih menggunakan tangki. Solusi jangka menengah sedang dikerjakan bertahap.

Saat ini, tutur Soekarwo, pemprov Jatim sedang mebangun sumur air dalam di 223 desa. Dia yakin desa-desa tersebut bisa bebas kekeringan pada musim kemarau 2018. Sisanya, untuk 199 desa, Soekarwo menyatakan angkat tangan. ”Itu harus bantuan Kementerian PU, karena teknologinya mereka yang punya,” lanjutnya.

Ke-199 desa itu rata-rata berada di perbukitan dan pegunungan yang sama sekali tidak memiliki sumber air. Sehingga, pembangunan sumur air dalam pun akan percuma. Yang bisa dilakukan adalah memompa air dari daerah lain yang memiliki sumber air, lalu ditampung di penampungan air. Bisa berupa embung atau bak berukuran superbesar.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menuturkan, pihaknya sudah menetapkan status darurat sejak 15 Agustus lalu. sebagaimana Jatim, langkah jangka pendek di Jateng adalah mengirim air menggunakan truk tangki. Selebihnya, pemprov melakukan pipanisasi dari sumber-sumber air yang ada di Jateng. Kementerian PUPR juga membantu membuatkan sumur-sumur bor. ”Sampai hari ini relatif masih terkendali,” ucapnya.

Terpisah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, pembangunan embung masih terus berlangsung. Khususnya di kawasan yang potensial terjadi kekeringan di musim kemarau. Karena ukurannya kecil, jadi bisa dibangun sebanyak mungkin. ”Embung kita ini ada 1.700 dengan volume 107,4 juta kubik,” terangnya. Meskipun demikian, jumlah embung itu dirasa masih kurang walaupun lokasinya menyebar.

Kemudian, sudah ada 6.400 sumur yang dibangun, di mana 480 di antaranya untuk kebutuhan masyarakat. Selebihnya khusus untuk pertanian. Presiden, tutur Basuki, sudah meminta para menterinya maupun badan-badan terkait mengambil langkah sesuai kewenangannya masing-masing. (byu)

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Web - Honda_Efa September 2017