Nasional News

Tetap Tolak Hadir di Pansus Angket

Tetap Tolak Hadir di Pansus Angket
TEGANG – Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kiri) dan Basaria Panjaitan (kanan) bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).
CHARLIE/INDOPOS

*KPK Pilih Tunggu Putusan MK

JAKARTA – DPR tidak hanya memanggil KPK untuk hadir dalam rapat dengar pendapat dengan komisi III. Para wakil rakyat itu juga meminta KPK agar memenuhi panggilan Pansus Hak Angket KPK. Namun, permintaan itu ditolak. Komisi yang diketuai Agus Rahardjo itu akan memenuhi panggilan tersebut jika sudah ada putusan uji materi tentang keabsahan hak angket DPR terhadap KPK dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Harapan adanya buka-bukaan antara DPR dan KPK semakin besar tatkala lembaga antirasuah itu menghadiri undangan rapat Komisi III DPR. Pertemuan bahkan dilakukan Senin hingga Selasa kemarin (12/9). Berbagai persoalan dibahas dalam pertemuan terbuka tersebut. Selain soal penanganan barang rampasan, anggota dewan menanyakan laporan masyarakat yang masuk ke pengaduan masyarakat (dumas).

Komisi III DPR juga mempertanyakan audit hasil yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap KPK, operasi tangkap tangan (OTT), dan proses penyadapan. Bukan hanya itu, komisi yang membidangi masalah hukum tersebut juga menanyakan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang dianggap mengancam anggota pansus hak angket. Ancaman itu muncul terkait dengan sikap pansus yang dinilai obstruction of justice atau menghalang-halangi penanganan perkara hukum.

Anggota Komisi III Masinton Pasaribu menyesalkan pernyataan yang pernah disampaikan Agus. ”Kalau yang mengatakan itu bukan pejabat negara, tapi orang awam, mungkin bisa saya maklumi. Tapi, ini yang menyampaikan kan pejabat negara,” terang Masinton yang juga anggota pansus hak angket KPK.

Selain secara lisan, dia menilai, surat KPK yang disampaikan ke pansus terkait dengan pemanggilan Miryam S. Haryani juga berisi ancaman. Pansus dianggap menghalang-halangi penanganan perkara korupsi e-KTP. Politikus PDIP itu mengatakan, tidak pernah sebuah lembaga yang melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan diancam oleh lembaga lain. ”Ini menjadi peringatan. Kami juga melaksanakan tugas negara,” papar dia.

Menanggapi pertanyaan Masinton, Agus Rahardjo mengatakan bahwa dirinya pernah bermaksud mengancam anggota DPR. Agus mengatakan hanya mempertimbangkan dan mempelajari. ”Saya minta maaf jika perkataan saya dianggap mengancam. Mohon maaf kalau ada yang merasa terancam,” tutur dia.

Pejabat asal Magetan itu mengatakan, pasal menghalang-halangi penanganan perkara ditujukan kepada peorangan, bukan lembaga. Sebelumnya, KPK menjerat dua orang karena dianggap melakukan obstruction of justice. Mereka adalah Muhtar Ependy dalam kasus mantan Ketua MK Akil Muchtar dan Markus Nari dalam kasus korupsi e-KTP.

Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan, persoalan yang dihadapi KPK tidak mungkin tuntas dibahas di Komisi III DPR. Dia pun mengajak komisi antirasuah untuk duduk bersama di forum Pansus Hak Angket KPK. ”Kami berharap, Pak Agus dan komisioner lainnya untuk menyelesaikan bersama,” kata politikus Partai Golkar itu.

Namun, permintaan Agun langsung ditolak. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan, keabsahan pansus angket masih digugat di MK. Pihaknya masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Selama belum ada putusan dari MK, dia dan komisioner yang lain tidak akan memenuhi panggilan pansus. ”Jika MK menyatakan bahwa KPK menjadi objek, kami akan hadir dan mengikuti sidang di pansus,” tutur dia.

Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman berpendapat lain. Menurut dia, sebelum ada putusan MK, KPK harus datang ke pansus. ”Jangan dibalik-balik. Siapa pun yang dipanggil KPK juga wajib datang, begitu juga ketika dipanggil pansus,” tegas dia. (lum/c4/fat)

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Web - Honda_Efa September 2017