Featured Nasional News

PKI dan Keterlibatan Dalam Gerakan 30 September 1965

*Jadi Pembanding, Kalau Perlu Produksi Film Baru G 30 S

30 September 1965 merupakan malam jahanam yang menjadi kunci peristiwa-peristiwa selanjutnya yaitu, pembunuhan sesama anak bangsa di Jakarta dan beberapa konflik horisontal di daerah. Gerakan tersebut, serta merta menyebabkan sejumlah petinggi Angkatan Darat menjadi korban. NASUHA, Jakarta

PKI dan Keterlibatan Dalam Gerakan 30 September 1965
DIORAMA – Pengunjung mengamati diorama peristiwa G30S/PKI di Museum Jenderal Besar DR AH Nasution, Jakarta, Jumat (30/9). Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang korban dari peristiwa G30S/PKI yang juga merenggut nyawa putri Jenderal Besar Nasution, Ade Irma Suryani Nasution.
ISMAIL POHAN/INDOPOS

SEBELUM meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G 30 S), Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah lama bercokol dan melakukan propaganda di negara Indonesia. Sejumlah peristiwa besar meletus di daerah seperti peristiwa Madiun 1948.

Sebelum melakukan propaganda pada 1948, PKI sejak 1945 banyak melakukan gerakan-gerakan di akar rumput. “Yang harus dipahami masyarakat Gerakan 30 Sptember 1965 itu adalah sejarah kelam dan tidak boleh terulang kembali,” ungkap Pakar Sejarah Restu Gunawan.

Menurut Sekretaris Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia ini, ada tujuh Jenderal Angkatan Darat menjadi korban pada malam jahanam 30 September 1965. Sejumlah pertanyaan saat itu muncul, siapa dalangnya? “Dari sumber buku ‘Malam Bencana 1965′ yang saya tulis di belakang Gerakan 30 September diduga ada CIA (Central Intelligence Agency atau Badan Intelijen Amerika Serikat), PKI hingga konflik di internal angkatan saat itu,” terangnya.

Restu mengatakan, situasi pada September 1965 digambarkan Sang Proklamator Indonesia seperti ibu yang hamil tua, tinggal menunggu melahirkan saja. Kompleksitas konspirasi pada 1965 harus dipahami masyarakat Indonesia. Tidak boleh melihat dari satu titik atau sumber saja. Dan hingga hari ini, belum ada pihak yang berhasil mengungkap konspirasi itu. “Konflik di Angkatan Darat saat itu ya memang ada, campur tangan CIA saya kira ya. Mana ada negara di dunia tidak ada campur tangan Amerika dan PKI, saya kira ya karena dari tahun sebelumnya disinyalir kuat akan melakukan gerakan,” tegasnya.

Dia menyebutkan, secara masif PKI melakukan gerakan bawah tanah dengan membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) dan Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) pada 8 Oktober 1945. Kemudian pada bulan yang sama, AMRI Slawi pimpinan Sakirman dan AMRI Talang pimpinan Kutil meneror, menangkap, dan membunuh sejumlah pejabat pemerintah di Tegal.

Terpilihnya tokoh komunis Banten Ce’ Mamat sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) pada 17 Oktober 1945 kemudian membentuk Dewan Pemerintahan Rakyat Serang (DPRS) dan merebut pemerintahan Keresidenan Banten melalui teror dengan kekuatan massa. Runtutan pergerakan PKI yang lainnya, pada 18 Oktober 1945 tokoh komunis Tangerang, Ahmad Khoirun yang memimpin Badan Direktorium Dewan Pusat membentuk laskar yang diberi nama Ubel-Ubel dan mengambil alih kekuasaan pemerintahan Tangerang dari Bupati Agus Padmanegara. Laskar hitam ubel-ubel Mauk pimpinan Usman membunuh Otto Iskandar Dinata pada Desember 1945.

Pada November 1945, API dan AMRI menyerbu Kantor Pemda Tegal dan Markas TKR, tapi gagal. Lalu membentuk gabungan badan perjuangan tiga daerah untuk merebut kekuasaan di Keresidenan Pekalongan yang meliputi Brebes, Tegal, dan Pemalang. Sebulan berikutnya Desember 1945, Ce’ Mamat kembali menculik dan membunuh Bupati Lebak R. Hardiwinangun di Jembatan Sungai Cimancak.

Tokoh PKI Cirebon pimpinan Mr Yoesoef dan Mr Soeprapto membentuk Laskar Merah pada 12 Februari 1946 lalu dan merebut kekuasaan Kota Cirebon dan melucuti TRI. Pada 3-9 Maret 1946 lalu, PKI Langkat, Sumatera Utara (Sumut) di bawah pimpinan Usman Parinduri dan Marwan dengan gerakan massa atas nama revolusi sosial menyerbu Istana Sultan Langkat Darul Aman di Tanjung Pura, membunuh Sultan bersama keluarganya, dan menjarah harta kekayaannya.

Pada 1947, kader PKI Amir Syarifuddin Harahap berhasil jadi Perdana Menteri (PM) Republik Indonesia dan membentuk kabinet. Selanjutnya, menggelar Perjanjian Renville dengan Belanda. Presiden Soekarno pada 23 Januari 1948 kemudian membubarkan Kabinet PM Amir Syarifuddin Harahap dan menunjuk Wakil Presiden(Wapres) M. Hatta untuk membentuk Kabinet baru.

Wapres M. Hatta melakukan Reorganisasi dan Rasionalisasi (ReRa) terhadap TNI dan PNS untuk dibersihkan dari unsur-unsur PKI pada 29 Mei 1948 lalu. Pada Mei 1948, Muso pulang kembali dari Moskow, Rusia setelah tinggal satu tahun di sana. Pada Juni-18 Juli 1948, PKI Klaten melalui Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri) melakukan pemogokan masal untuk merongrong Pemerintah RI. Setelah memimpin FDR/ PKI pada Agustus 1948, Muso merekonstruksi Politbiro PKI, termasuk D.N. Aidit, M.H. Lukman, dan Nyoto.

Sementara, meletusnya gerakan Madiun pada 1948 dimulai ketika Muso menyerukan RI berkiblat ke Uni Soviet. Setelah FDR dibubarkan Partai Buruh dan Partai Sosialis berfusi ke PKI. Penculikan dan pembunuhan dilakukan PKI di Madiun, pada 10 September 1948 Gubernur Jawa Timur R.M. Ario Soerjo dan dua perwira polisi dicegat massa PKI di Kedunggalar, Ngawi dan dibunuh, serta jenazahnya dibuang di dalam hutan.

Kemudian, September 1948 karena sering menentang PKI Dr Moewardi yang bertugas di Rumah Sakit Solo diculik dan dibunuh PKI. Begitu pula Kolonel Marhadi diculik dan dibunuh PKI di Madiun. Masih pada bulan yang sama, PKI menculik para Kiai Pesantren Takeran di Magetan. KH Sulaiman Zuhdi Affandi digelandang secara keji oleh PKI dan dikubur hidup-hidup di sumur pembantaian Desa Koco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.

Di sumur tersebut ditemukan 108 kerangka jenazah korban kebiadaban PKI. Selain itu, ratusan orang ditangkap dan dibantai PKI di Pabrik Gula Gorang Gareng. Selanjutnya, Kolonel Djokosujono dan Sumarsono mendeklarasikan negara Republik Soviet Indonesia dengan menunjuk Muso sebagai Presiden dan Amir Syarifuddin Harahap sebagai Perdana Menteri.

Meletusnya gerakan PKI Madiun terjadi pada September 1948 dan Divisi I Siliwangi pimpinan Kolonel Soengkono menyerang PKI dari wilayah timur dan Divisi II pimpinan Kolonel Gatot Soebroto menyerang PKI dari barat.

PKI merebut Madiun lalu menguasai Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Purwantoro, Sukoharjo, Wonogiri, Purwodadi, Kudus, Pati, Blora, Rembang, dan Cepu, serta kota-kota lainnya. Kekejian PKI semakin merajalela dengan menangkap 20 orang polisi dan menyiksa dan membantainya.

Bupati Blora Mr Iskandar dan Camat Margorojo, Pati Oetoro bersama tiga orang lainnya, yaitu Dr Susanto, Abu Umar, dan Gunandar pun tak luput menjadi korban kebiadaban PKI Blitar. Jenazahnya kemudian ditemukan di dalam sumur di Dukuh Pohrendeng Desa Kedungringin Kecamatan Tujungan Kabupaten Blora. Untuk membuang semua jenazah korban yang mereka siksa dan bantai, PKI Magetan membuat tujuh sumur neraka. Kebiadaban PKI berhasil ditumpas, setelah Oktober 1948 para pimpinan Pemberontakan PKI di Madiun ditangkap dan dihukum mati. Mereka adalah Muso, Amir Syarifuddin, Suripno, Djokosujono, Maruto Darusman, Sajogo, dan lainnya. “Peristiwa Madiun 1948 merupakan bagian dari Gerakan 30 September 1965,” terang Restu.

Restu menegaskan, semua pihak pro-kontra Gerakan 30 September 1965 harus memiliki pemahaman sama untuk mengungkap sejarah dari sumber-sumber sejarah dan perkembangan ilmu dan temuan. “Masyarakat sering histeris, karena berbeda pemahaman, hingga muncul blok-blok yang saling bermusuhan,” katanya.

Dengan penelitian secara keseluruhan akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat. Salah satunya dengan pembuatan film Gerakan 30 September baru dengan sumber-sumber yang baru. Apalagi, film Gerakan 30 September dibuat pada 1980, dengan sumber-sumber yang terbatas. “Kalau sekarang masyarakat sudah dapat mengakses sumber dari mana saja. Jadi saya rasa film indoktrinatif sudah tidak perlu lagi. Kalau perlu dibuat film baru dari temuan dan sumber-sumber baru, seperti hasil visum. Ini akan menjadi pembanding bagi masyarakat,” ungkapnya.

Terakhir, Restu menuturkan peristiwa 1965 dapat dibuat ulang dalam film baru berdasarkan sebelum dan sesudah Gerakan 30 September pecah, sehingga sejarah tidak berpihak pada salah satu pihak dan menyebabkan salah satu kelompok terluka. “Sejarah berdasarkan sumber yang ada, jadi tidak tendensius dan memihak. Perlu rekontruksi kembali peritiwa 65 secara konferhensif baik sebelum atau sesudahnya. Jadi masyarakat menerima secara utuh peristiwa itu,” pungkasnya. (*)

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *