Featured Kajen

Minta UMK Dihitung Cermat Agar Untungkan Semua Pihak

DPMPTSP Naker
MEMBAHAS – Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja tengah membahas UMK supaya dihitung dengan cermat, sehingga menguntungkan semua pihak.
TRIYONO

Melihat Kunjungan Kerja DPRD ke DPMPTSP Naker

DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan kunjungan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker) Kabupaten Pekalongan. Apa yang dibahas? Triyono, Kajen

Ada hal penting yang dibahas DPRD Kabupaten Pekalongan saat melakukan kunjungan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker) Kabupaten Pekalongan.
Salah satunya soal Upah Minimum Kabupaten (UMK). Ya, Dewan meminta Dewan Pengupahan dalam mengusulkan UMK diminta untuk menghitung secara cermat sehingga menguntungkan semua pihak.

Hal itu seperti diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, Samsul Bachri. Ia mengatakan, perhitungan usulan UMK harus detil dan dihitung secara cermat supaya semua para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Apalagi Kota Santri saat ini masih menjadi daerah yang cukup potensial untuk berinvestasi.

“Kabupaten Pekalongan masih cukup sexy untuk tujuan investasi,” kata dia.

Senada diungkapkan Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Pekalongan, Moch Nurkholis. Di hadapan pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja menyatakan, meski secara statistik PDBRB naik, tapi angka kemiskinan di Kota Santri turut naik.

Untuk itu, pihaknya meminta supaya meningkatkan jumlah tenaga kerja yang potensial supaya terserap. Dalam konteks ini, kata politisi asal PDI Perjuangan itu, peran dari bidang tenaga kerja penting, terutama dalam hal menekan angka pengangguran yang diharapkan juga mampu menekan angka kemiskinan di Kota Santri.

Berkaitan usulan UMK, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Edi Herijanto mengatakan, untuk UMK 2018 memang belum diusulkan. Sebab, hal itu dibutuhkan proses terlebih dulu, seperti rapat Dewan Pengupahan, survei KHL dan menghitung dengan rumusan yang telah ditetapkan.

Setelah hal itu terlampui, selanjutnya hasil dari sidang Dewan Pengupahan usulan itu direkomendasikan kepada Bupati Pekalongan.

“Saat ini kami masih menunggu dari propinsi, soal data-data inflasi sampai September. Data Inflasi keluar bulan september 2016-2017. Karena inflasi belum dirilis, maka belum bisa mengadakan rapat dewan pengupahan. Mengenai UMK sesuai UU waktunya 40 hari sebelum pelaksanaan, yaitu apabila dlaksanakan bulan Januari, ditetapkan pada 20 November. Dewan pengupahan akan melaksanakan sidang dalam rangka memberikan pertimbangan kepada bupati,” terangnya.

Kemudian mengenai peran Bidang Tenaga Kerja dalam soal penyerapan tenaga kerja potensial, pihaknya menyatakan, pada 17 Oktober mendatang, akan diselenggarakan bursa kerja yang rencananya diselenggarakan di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kajen.

“Rencana prosesnya dilakukan secara online, hal itu untuk menghindari ketemunya secara fisik dari pihak terkait,” jawabnya. (*)

Penulis: Triyono & Redaktur: Widodo Lukito

Tags

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *