Kajen Politik

Syarat Pendaftaran Parpol Dipertanyakan

Pendaftaran Parpol
PERSYARATAN DAFTAR – Sejumlah komisioner KPU Kabupaten Pekalongan berdiskusi dengan Ketua DPC PKB setempat Bisri Romly terkait persyaratan pendaftaran Parpol peserta Pemilu 2019, kemarin.
MUHAMMAD HADIYAN

KAJEN – Ketua DPC PKB Kabupaten Pekalongan Bisri Romly mendatangi Kantor KPU setempat untuk mempertanyakan terkait persyaratan pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019.

Bisri menanyakan terkait kejelasan pasal dalam Peraturan KPU No 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait persyaratan jumlah keanggotaan partai politik.

“Syaratnya kan jumlahnya 1.000 (seribu) orang; atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota. Kalau Kabupaten Pekalongan, asumsinya adalah 934 anggota. Untuk menghindari yang data invalid, misal data ganda, PNS, dan lain-lain, maka partai sebisa mungkin dilebihkan 20 persen. Sehingga asumsinya 1.120. Nah, kalau seandainya ada yang cacat atau invalid, apakah data anggota yang lebih itu bisa untuk menutupnya,” ungkap Bisri Romly yang juga merupakan Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Anggota Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan M Ahsin menjawab, aturan tersebut telah dijabarkan dalam lampiran PKPU No 11 Tahun 2017. Parpol harus mengisi data mengenai kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; data anggota tingkat kabupaten/kota; dan data pendukung seperti SK Kemenkumham, lambang partai, serta nomor rekening.

Usai mengisi data, parpol harus datang ke kantor KPU dan menyerahkan salinan data dalam bentuk tercetak. Beberapa formulir juga harus dibawa partai ke meja pendaftaran.

“Kalau sudah lengkap maka di kategori checklist-nya masuk, kita input di sipol. Tapi kalau belum lengkap kita hanya menyampaikan checklist-nya, dan seluruh dokumennya dikembalikan,” ujarnya.

Proses pemeriksaan dokumen pendaftaran diprediksi memakan waktu satu jam. Setiap tim yang bertugas memeriksa dokumen pendaftaran terdiri dari 10 orang petugas KPU. Setelah berkas lengkap dan parpol menerima tanda terima, KPU lakukan pemeriksaan administrasi mulai 17 Oktober hingga 15 November 2017. “Parpol yang tak memenuhi syarat administrasi diberi kesempatan merevisi pada 18 November hingga 1 Desember 2017. Hasil revisi administrasi diumumkan 12-15 Desember 2017,” terangnya.

Setelah itu, proses verifikasi faktual dengan memeriksa langsung data partai ke lapangan dilakukan terhadap parpol yang belum pernah mengikuti pemilu. Verifikasi ke lapangan dilakukan 15 Desember 2017 hingga 4 Januari 2018. Jika revisi harus dilakukan parpol, maka verifikasi kembali dilakukan pada 21 Januari hingga 3 Februari 2018.

“Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu. Terkait pertanyaan tadi, hasil verifikasi faktual melalui metode acak sederhana diproyeksikan terhadap jumlah populasi, untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1000 atau 1/1000 anggota parpol di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan,” ternganya.

Ia mencontohkan, jika parpol menyerahkan 1.500 data anggota di suatu kabupaten, maka jumlah sampel yang diverifikasi adalah 150 anggota. Setelah verifikasi faktual terhadap kesalahan sebanyak 25 anggota, maka kesimpulannya masih memenuhi syarat. Karena proyeksi atas data anggota yang valid dari parpol itu memenuhi syarat minimal keanggotaan 1000 orang.

Berdasarkan penelitian dan verifikasi ini, parpol peserta Pemilu 2019 akan ditetapkan pada 17 Februari 2018. Pengumumannya dilakukan 20 Februari 2018, setelah dilakukan pengundian nomor urut oleh KPU. (yan)

Penulis: M. Hadiyan & Redaktur: Widodo Lukito

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *