Featured Kajen

Diperuntukkan Pasangan Nikah Siri Agar Sah Secara Hukum

Pelayanan Terpadu Isbat Nikah
ISBAT NIKAH – Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan sempat menghadiri launching Pelayanan Terpadu Isbat Nikah, Pencatatan Perkawinan dan Akte Kelahiran di Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, pada awal Maret lalu.

Melihat Pelayanan Terpadu Isbat Nikah dan Pencatatan Perkawinan

Saat ini sudah dibentuk Pelayanan Terpadu Isbat Nikah, Pencatatan Perkawinan dan Akte Kelahiran. Untuk apa? M Hadiyan, Kajen

Untuk melindungi hak perempuan dan anak dari hubungan suami istri yang masih berstatus siri, Pemkab Pekalongan terus mendorong program isbat nikah. Isbat nikah ini diperuntukkan bagi pasangan siri agar dapat sah secara hukum negara. Setidaknya tahun ini ada 90 perkara isbat nikah yang telah mencapai putusan.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan, Aristyawan AM mengatakan, sebanyak 100 perkara nikah isbat tercatat di PA selama awal Januari hingga akhir September 2017 ini. Dari total perkara tersebut, 90 di antaranya telah mencapai putusan.

“Tidak semua mencapai putusan. Ada pula yang ditolak karena beberapa faktor. Misal, si suami ternyata punya istri lain, atau sebaliknya sang istri juga mempunyai hubungan rumah tangga dengan laki-laki lain,” jelas dia, kemarin (9/10).

Aristyawan atau Wawan menambahkan, program Pelayanan Terpadu Pemkab Pekalongan ini sejalan dengan Perma No 1 Tahun 2015 tentang Sidang Keliling PA dalam rangka Penerbitan Akta/Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Pelayanan terpadu ini merupakan kerjasama antara Pengadilan Agama, Kementrian Agama dan Dindukcapil Kabupaten Pekalongan.

“Dengan adanya isbat nikah, maka pasangan siri semakin berkurang. Tahun lalu, hanya ada 5 isbat nikah. Tahun ini meningkat hingga 90 perkara. Artinya, kesadaran masyarakat semakin tinggi seiring dengan gencarnya program pemerintah terkait pelayanan terpadu ini,” terangnya.

Diungkapkan, isbat nikah sendiri sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak, khususnya kaum perempuan dan anak. Setelah isbat di pengadilan agama, maka dari KUA setempat akan mengeluarkan buku nikah untuk keduanya. Kemudian dari Dindukcapil akan menerbitkan KK bagi pasangan yang sah sesuai hukum negara tersebut.

“Dengan begitu, anak pasangan siri itu punya status hukumnya. Selain itu, urusan pewarisan juga akan jelas. Status ayah dari anak perempuan sebagai wali nikah juga jelas dan tidak perlu digantikan oleh hakim,” kata dia.

Wawan menambahkan, pelaksanaan sidang isbat ini adalah untuk membantu masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pelayanan yang dibutuhkan dengan gratis dan mudah. “Sidang isbat ini gratis untuk pasangan kurang mampu,” tandasnya.

Ia membeberkan, tahun depan Pemkab Pekalongan telah menargetkan untuk isbat nikah bagi pasangan siri kurang mampu sebanyak 150 perkara dalam setahun. (*)

Penulis: M. Hadiyan & Redaktur: Widodo Lukito

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *