Nasional News

Pelantikan Pertama Sultan di Luar Jogja

Pelantikan Pertama Sultan di Luar Jogja
LANTIK – Presiden Joko Widodo akan melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (10/10/2017) di Istana Negara Jakarta.
RAKA DENNY/JAWAPOS

JAKARTA – Untuk kali pertama, Istana Kepresidenan Jakarta menjadi lokasi pelantikan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta. Sebagaimana gubernur lain, Sultan Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono X dikirab dari Istana Merdeka menuju lokasi pelantikan di Istana Negara.

Sultan dilantik bersama Wagub Gusti Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X oleh Presiden Joko Widodo. Diawali dari penyerahan Surat Keputusan Presiden tentang pengangkatan gubernur dan wakil gubernur DIJ di Istana Merdeka. Kemudian keduanya dikirab menuju Istana Negara. Di Istana Negara itulah Sultan dan Paku Alam mengucapkan sumpah jabatan.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono menuturkan, pelantikan tersebut sesuai UU No 10/2016 tentang Pilkada yang dijabarkan dalam Perpres 16/2016. Seluruh gubernur kecuali Aceh wajib dilantik di ibu kota negara, kecuali apabila Presiden mewakilkan kepada Mendagri.

Di sisi lain, UU No 13/2012 tentang Keistimewaan DIJ tidak mengatur tentang lokasi pelantikan gubernur. ”Yang istimewa adalah proses pemilihannya. Tidak lewat pilkada, melainkan penetapan oleh DPRD,” terangnya kemarin (10/10). Untuk DIJ hanya ada opsi gubernur dilantik di Gedung DPRD setempat bila Presiden mewakilkan pelantikannya kepada Mendagri.

Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sultan dilantik sebagai gubernur di Jogjakarta. Namun pelantikan tidak berlangsung di gedung DPRD. Melainkan di Gedung Agung Jogjakarta. ”Saat itu, landasannya masih UU No 32/2004,” terangnya. Saat itu belum ada aturan khusus mengenai lokasi pelantikan gubernur dan wakil gubernur. Ketentuan mengenai lokasi pelantikan gubernur baru diatur di UU Pilkada No 8/2015 yang diperbarui dalam UU 10/2016.

Dalam UU tersebut, gubernur dan wakil gubernur dilantik di ibu kota negara. Pengecualian diberikan kepada Provinsi Aceh karena dalam UU Pemerintahan Aceh, gubernur disahkan oleh Mendagri atas nama Presiden di hadapan rapat paripurna DPRA.

Hal senada disampaikan Sultan. Dia menjelaskan, tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelantikan tersebut. Dalam Perda Istimewa DIJ pun tidak diatur secara khusus mengenai waktu dan lokasi pelantikan. ”Dalam Perdais, (pelantikan) diserahkan kepada protokoler kepresidenan,” terangnya. tidak ada ketentuan Gubernur DIJ harus dilantik di Jogja atau Jakarta.

Rencananya, dalam waktu maksimal dua pekan ke depan Sultan dan Adipati akan menyampaikan visi dan misi gubernur di depan sidang paripurna DPRD DIJ. ”Sebagaimana yang sudah pernah disampaikan, Jogja ini sekarang pintunya menghadap ke selatan. Dalam arti memprioritaskan Samudera Indonesia,” lanjut mantan politikus Partai Golkar itu.

Dalam lima tahu ke depan, kekuatan ekonomi masyarakat DIJ akan lebih banyak digali dari kawasan pantai selatan. Sektor maritim akan lebih banyak digarap pemerintah setelah selama bertahun-tahun perekonomian berfokus pada pertanian dan perdagangan.

Tahta Urusan Internal Keraton

Terkait gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang syarat menjadi gubernur DIJ, Sultan kembali menegaskan bahwa itu bertujuan agar ada keadilan. Calon gubernur DIJ tidak boleh dibatasi oleh jenis kelamin, dan kewajiban memiliki istri dan anak. ”Bukan hanya soal laki-laki dan perempuan. Yang tidak punya istri atau tidak punya anak juga bisa jadi gubernur,” terangnya.

Apakah itu berkaitan dengan Sabdatama yang dikeluarkan pada 2015 lalu, Sultan enggan menjawab. Dia hanya menyampaikan bahwa Sabdatama itu mungkin saja menjadi salah satu pertimbangan MK. ”Tapi di situ, internal keraton tidak boleh diintervensi siapapun” tegasnya. Dalam hal ini, calon pewaris tahta Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Sultan juga enggan berbicara soal calon pewaris tahtanya yang otomatis nanti juga akan menjadi gubernur. ”Mestinya akan terjadi suksesi. Yang jelas, lima tahun ini enggak (ada suksesi), semoga saya panjang umur,” tambah ayah lima puteri itu.

Soni menuturkan, intervensi pemerintah hanya bisa sebatas proses Sultan menjadi gubernur. Tapi ketika seseorang menjadi Sultan Jogja, itu merupakan urusan hukum keraton, pemerintah tidak bisa ikut campur. ”Kita nggak ikut urusan apakah Sultan bisa laki-laki atau perempuan, itu urusan kesultanan,” ujarnya.

Kalaupun nanti terjadi konflik di kesultanan, pemerintah hanya bisa sebatas menjembatani penyelesaian. Dalam hukum keraton, sudah ada lembaga semacam dewan kehormatan untuk keraton. Lembaga itulah yang akan menyelesaikan bila terjadi konflik di internal keraton. (byu/oki)

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *