Batang

Hasil Retribusi Parkir Belum Sesuai Potensi yang Ada

Jawaban Bupati Batang
JAWABAN – Bupati Batang memberikan jawaban terhadap pemandangan umum yang diajukan oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRD setempat, kemarin.
DONY WIDYO

BATANG – Sumbangan retribusi parkir di Kabupaten Batang bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama ini dinilai belum sesuai potensi yang ada. Berdasarkan hasil kajian dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto pada 2012 lalu, bahwa potensi pendapatan dari retribusi parkir mencapai Rp3,6 Miliar. Namun pada tahun 2017 ini saja target pendapatannya hanya Rp434.187.500, atau dengan kata lain masih sangat jauh dari potensi yang ada.

“Potensi pendapatan dari parkir di Kabupaten Batang memang kami rasakan belum maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya penentuan potensi parkir kepada para juru parkir belum sesuai dengan kenyataan yang ada,” ujar Bupati Batang H Wihaji saat membacakan jawaban bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD digedung dewan setempat, kemarin.

Selain itu, lanjut bupati, juga perlu adanya perubahan perda parkir. Mengingat perda parkir yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2010 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, terutama penentuan tarif parkir. Perlu adanya perbaikan sistem pembayaran.

Terkait hal tersebut, pihak Pemkab Batang disebutkan sudah mengambil langkah-langkah untuk mengadakan evaluasi pada anggaran perubahan berupa kajian potensi parkir yang ada di Dinas Perhubungan. Tujuannya adalah untuk mengetahui potensi parkir yang sebenarnya, mengevaluasi sistem perparkiran yang ada pada saat ini baik penentuan lahan parkir, perjanjian kerja dan sistem pembayaran. Dan merubah tarif dasar parkir melalui Peraturan Bupati Batang yang sesuai dengan kajian.

“Dari hasil kajian parkir tersebut diharapkan akan diperoleh potensi parkir yang sebenarnya, dan sistem yang tepat yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan. Adapun secara bertahap kami merencanakan kenaikan target parkir sesuai dengan hasil kajian tersebut di Tahun 2018 (Penetapan),” papar Bupati.

Namun, pada kesempatan itu, Wihaji juga mengungkapkan bahwa di Kabupaten Batang belum saatnya dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang khusus menangani masalah parkir. “Hasil kajian kami belum saatnya Pemda Kabupaten Batang membentuk UPTD Perparkiran,” tandas Bupati. (don)

Penulis & Redaktur: Dony Widyo

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *