Nasional

Perusahaan Farmasi Banyak Merugi, Pegawai Banyak di PHK

JAKARTA – Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FSP Farkes) menyebut bahwa penerapan tarif Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) yang tidak tepat bakal banyak menyebabkan PHK karyawan di industri farmasi.

Ketua FSP-Farkes, Idris Idham mengungkapkan bahwa rata-rata PHK karyawan berasal dari beberapa grup perusahaan farmasi yang tergolong PMA (Penanaman Modal Asing) seperti Abbot asal Amerika Serikat, Medipharma asal Filipina, Takeda dan Taisho asal Jepang, serta Sandoz asal Jerman.

Dalam catatan FSP saja, sudah 1000 lebih karyawan yang terkena PHK. Sepanjang tahun 2017 saja, sudah tercatat 700 orang terkena PHK dari beberapa perusahan ternama seperti PT. Sanofi/Aventis, PT. Glaxo, PT. Darya Varia, PT. Roche, dan PT. Tempo Scan Pasific.

Menurut Idris, fenomena PHK ini disebabkan karena meruginya perusahaan-perusahaan asing tersebut sejak pemerintah menetapkan penggunaan obat Generik dalam paket klaim INA-CBGs. INA CBGs mengatur harga obat yang harus diberikan kepada pasien BPJS Kesehatan berdasarkan sebuah formularium.

Tim formularium mewajibkan obat generic dalam seluruh layanan BPJS Kesehatan. “Alasan kebijakan ini adalah minimnya anggaran dalam paket diagnosis INA CBGs,” kata Idris.

Penggunaan obat Generik secara masif di tingkat nasional memberi dampak langsung terhadap produsen obat paten. Untuk dapat bergabung dalam obat BPJS Kesehatan produk patent harus memberi diskon hingga sebesar 70% dari harga normal. “Kalau harga obatnya 100 ribu, mesti dikurangi sampai 30 ribu, baru boleh masuk,” kata Idris.

Parahnya, pemberian diskon tidak lantas memastikan obat paten tersebut semerta-merta digunakan oleh Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta. Apalagi beberapa rumah sakit telah melakukan kontrak dengan perusahaan farmasi tertentu yang berani memberi diskon di awal kontrak.

Selain itu beberapa rumah sakit merupakan bagian dari grup holding yang telah memiliki afiliasi farmasi tersendiri. “Kalau satu perusahaan farmasi sudah kerjasama dengan RS, maka yang lain tidak boleh masuk, semacam ada monopoli,” ungkap Idris.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat mengungkapkan bahwa hingga saat ini BPJS kesehatan masih yakin bahwa sistem INA-CBGs membawa dampak ekonomi yang positif bagi banyak sektor. Tidak terkecuali industri farmasi. “Kalau industri farmasi dikatakan merugi, kami ingin buktinya,” katanya.

Nopi menjelaskan bahwa Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) pernah merilis kajian dampak ekonomi yang dihasilkan oleh program BPJS. “Tahun 2016 saja kontribusi pada negara sekitar Rp 152 triliun, tahun 2021 diperkirakan sampai Rp. 289 triliun,” katanya.

Kajian tersebut juga menunjukkan, program JKN menyumbang penciptaan lapangan kerja sebesar 27,2 ribu orang di sektor industri farmasi pada tahun 2016. Diperkirakan akan meningkat menjadi 42,5 ribu orang pada 2021.(tau)

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *