Nasional News

Laporkan Ketua KPK Berdasar Kejanggalan Lelang

Laporkan Ketua KPK Berdasar Kejanggalan Lelang
SEMANGAT – Pimpinan PM Tazakka, Habib Luthfi bin Yahya, Danrem 071/Wijayakusuma, Bupati dan Wabup Batang, Dandim melakukan salam kepalan tangan saat foto bersama.
DOK ISTIMEWA

JAKARTA- Kemarin (10/11) pelapor Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, Madun Hariyadi kembali mendatangi Bareskrim untuk melengkapi laporannya atas dugaan korupsi tujuh item pengadaan di komisi anti rasuah. Laporan dugaan korupsi itu ternyata berdasar pada kejanggalan dalam dokumen informasi pemenang lelang di https://www.lpse.kemenkeu.go.id.

Ditemui usai melapor, Madun menjelaskan bahwa laporan dugaan korupsi ini dimulai dengan adanya temuan kejanggalan dalam situs resmi LPSE Kemenkeu, sebab lelang yang dilakukan KPK masih menginduk pada Kemenkeu. “Dalam setiap dokumen informasi pemenang lelang itu terlihat ada masalah yang perlu untuk diuji, apakah ada korupsi atau tidak,” terangnya.

Tujuh item pengadaan yang dilaporkan, misalnya pengadaan pengembangan sistem radio trunking KPK 2016. Lelang tersebut dimenangkan oleh PT Rohde and Schwarz Indonesia. Pagu atau batasan harga tertinggi untuk pengadaan tersebut mencapai Rp 37,7 miliar. Namun, harga perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) nilainya sama, Rp 37,7 miliar. “Kalau orang awam, mengiranya tidak ada masalah,” tuturnya.

Namun, bagi yang berpengalaman menangani seluk beluk lelang memandang berbeda dengan adanya pagu dan HPS yang sama. Kesamaan harga ini justru diendus sebagai kemungkinan adanya kesepakatan jahat untuk mengambil uang negara dalam jumlah maksimal. “Sebab, pagu itu harga yang termahal. Harga pasaran tidak setinggi pagu. Antara harga pagu dengan HPS itu wajarnya bisa turun hingga 30 persen,” paparnya.

Yang makin menguatkan dugaan adanya korupsi adalah dalam lelang sistem radio trunking KPK itu hanya ada satu perusahaan penawar. Sehingga, proses lelang dilakukan seperti penunjukkan langsung. “Pertanyaannya, mengapa Indonesia yang begitu besar ini hanya satu perusahaan yang mampu masuk untuk melelang. Kami yang berpengalaman itu memandang kemungkinan ada yang regulasi yang membuat perusahaan terkunci alias tidak bisa ikut lelang,” jelasnya.

Selanjutnya, ada pengadaan pembangunan infrastruktur jaringan IT gedung baru KPK 2016. Nilai pagunya Rp 7,8 miliar dengan nilai HPS yang sama. Lelang dimenangkan PT Nusantara Compnet Integrator. “Masalahnya, tidak hanya samanya pagu dengan HPS,” terangnya.

Namun, juga ada soal harga tawar dari peserta lelang yang mencapai Rp 11 miliar. Dia menuturkan, ibaratnya KPK sebagai pembeli itu batas kekuatan finansialnya hanya Rp 7, 8 miliar. Tapi, penjual ini memberikan harga Rp 11 miliar.

“Dalam logika lelang, kondisi aneh. Mengapa? Ya karena seakan-akan meledek KPK. Tidak mungkin peserta lelang tidak mengetahui batas harga tertingginya. Akhirnya, dikoreksi menjadi Rp 6,9 miliar penawarannya. Ini seperti lelucon,” ujarnya.

Apalagi, terjadi kesamaan kejanggalan lain. yakni, hanya satu peserta yang melakukan penawaran lelang. “Ini semakin menegaskan adanya regulasi yang diatur sedemikian rupa hingga perusahaan lain tidak mampu memenuhi persyaratan,” paparnya.

Kasus selanjutnya, terkait pengadaan pembangunan ISS dan BAS gedung baru KPK 2016. Pagu dan nilai HPS sama sebesar Rp 25,4 miliar. Lelang itu dimenangkan PT Berca Hardyaperkasa. “Dalam kasus ketiga ini kejanggalannya terlihat dari selisih harga tiga perusahaan penawar yang begitu kecil. Terlihat ada kemungkinan mereka janjian dalam menawar pengadaan itu,” jelasnya.

Madun menjelaskan, untuk kasus lainnya tidak perlu untuk didetilkan. Yang pasti, sebagai orang LSM yang berpengalaman membantu pengungkapan kasus korupsi, kondisi yang terjadi di KPK ini sangat miris. “Saya cuma tidak ingin KPK disusupi orang yang ingin memainkan anggaran. Bahkan, sebenarnya saya mengharapkan KPK untuk menanganinya, biar mereka membersihkan dirinya sendiri,” paparnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pihaknya tidak ingin menanggapi terlalu serius terkait laporan tersebut. Termasuk permintaan pelapor agar KPK turut menangani indikasi penyimpangan sejumlah proses lelang itu. “Kami tidak ingin terlalu fokus ke sana,” ujarnya saat dikonfirmasi.

KPK pun percaya kepolisian bakal bertindak profesional dan proporsional dalam menyikapi laporan tersebut. Lembaga antirasuah juga meyakini polisi akan mengambil langkah yang benar. “Kami percaya polisi profesional,” imbuh mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut.

Sebelumnya, Wadir Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Kombespol Erwanto Kurniadi menjelaskan, Bareskrim akan menangani secara profesional laporan tersebut. Tentu akan dilihat sejauh apa bukti yang ditemukan untuk menentukan kelayakan kasus tersebut. “Kami patuh pada undang-undang, kalau tidak layak tidak dilanjut. Namun sebaliknya,” jelasnya. (idr/tyo) 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *