Batang

Pencairan Ganti Rugi Tanah Wakaf Buntu

Ganti Rugi Tanah Wakaf
GANTI RUGI – Akibat terbentur proses ganti rugi yang masih buntu, bangunan mushola yang berada di tengah jalur tol ini belum dibongkar.
M Dhia Thufail

Sampai menjelang akhir tahun 2017, kejelasan mengenai ganti rugi tanah wakaf terdampak proyek jalan tol belum juga menemui kepastian. Akibatnya, belasan tanah wakaf yang terdiri dari bangunan Masjid, Mushola dan Madrasah sampai kini masih berdiri di tengah tengah pengerjaan proyek jalan tol.

Dikatakan oleh Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Kabupaten Batang, Ulul Azmi, tercatat sebelumnya, ada 16 titik tempat ibadah yang terkena dampak pembangunan ruas jalan tol Pemalang-Batang dan Batang-semarang.

“Kesemua tanah wakaf itu sampai dengan saat ini masih terkendala pencairan uang ganti rugi. Sehingga bangunan tempat ibadah maupun madrasah belum bisa dibongkar atau diratakan,” ungkap Ulul.

Disebutkan Ulul, permasalahan pencairan uang ganti rugi itu ada pada Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Dimana Kemenag RI mengharuskan bagi tanah tanah wakaf yang sudah ber Akta Ikrar Wakaf (AIW) harus menunggu rekomendasi dari Badan Wakaf Iindonesia (BWI).

“Namun dari BWI sendiri sampai saat ini belum memberikan rekomendasi tersebut. Sehingga para nadzir belum bisa mencairkan dana ganti rugi yang sudah dikirimkan oleh pihak pengelola tol ke rekening masing masing,” ucapnya.

Bahkan, untuk memperjuangkan dan memperjelas ganti rugi tanah wakaf itu, pemerintah daerah telah berkali kali mengadakan pertemuan dengan pihak Kemenag RI. Namun masih saja tidak dapat memecahkan masalah ganti rugi itu.

“Kami sudah berkali kali mengadakan pertemuan dengan pihak Kemenag RI, untuk menanyakan kejelasan wakaf ini. Bahkan kami juga sempat membuat terobosan terobosan, seperti dengan membuat rekomendasi/permohonan kepada Kemenag RI untuk bisa segera di proses pencairannya. Terobosan itu kita sampaikan ke Kemenag RI saat mengadakan pertemuan terakhir di aula Kabupaten Batang,” ungkapnya.

Saat pertemuan terakhir itu, lanjut Ulul, Sekda Provinsi Jateng juga menyampaikan bahwa ada peluang bagi tanah wakaf yang luasnya kurang dari 1000 m2 dimohonkan untuk bisa dilakukan prosesnya/kewenangannya hanya di tingkat Kanwil Provinsi Jawa Tengah saja.

“Jadi tanah wakaf yang luasannya dibawah 1000 m2 itu bisa ditangani oleh Kanwil Provinsi. Namun lagi lagi sampai sekarang belum ada jawaban,” bebernya.

Namun disampaikan Ulul, sebagian dari tanah wakaf terdampak pembangunan tol sudah dapat mencairkan uang ganti rugi. Hal itu disebabkan karena status kepemeilikan tanah wakaf belum AIW dan masih berstatus hak milik perorangan.

“Sudah ada yang dapat mencairkan uang ganti rugi. Karena untuk tanah wakaf yang belum ber AIW dan masih berstatus hak milik perorangan, malah justru sudah bisa dicairkan, melalui ahli warisnya,” tandas Ulul. (ap6)

Penulis: M. Dhia Thufail & Redaktur: Dony Widyo

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *