Nasional

Rapat Gabungan Bahas Nasib Korban Lumpur

JAKARTA – Nasib para pengusaha yang terdampak Lumpur Sidoarjo masih belum jelas. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, hingga saat ini, sikap pemerintah masih sama. Pemerintah memang tidak mau ikut campur dalam urusan ganti rugi untuk para pengusaha yang menjadi korban Lumpur Sidoarjo. PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) yang harus menyelesaikannya.

Anggota Komisi V DPR-RI Sungkono mengatakan, pihaknya akan terus mendorong pemerintah untuk membantu menyelesaikan ganti rugi kepada para korban Lumpur Sidoarjo. Termasuk para pengusaha. “Negara kan bisa mengeluarkan dana talangan. Jangan dipisah-pisah,” kata politisi PAN itu kepada Jawa Pos kemarin (12/10).

Menurutnya, pemerintah sudah seharusnya tidak membeda-bedakan. Baik itu masyarakat biasa, maupun pengusaha, semuanya tetap harus mendapatkan ganti rugi. “Negara kan harus melindungi warga negaranya. Tidak ada istilahnya pengusaha dibedakan,” terang Sungkono.

“Saya mewakili korban. Ini masalah kemanusiaan juga. Yang lain dibayar, kok ini tidak,” lanjut dia.

DPR, katanya dia, tidak akan diam. Pekan depan, DPR akan melakukan rapat gabungan anatra Komisi V, Komisi IX, Menteri Keuangan, dan Menteri PUPR untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. “Kita akan cari format untuk menyelesaikan masalah itu,” kata Sungkono.

Sebenarnya, isu tersebut, kata Basuki, sudah sempat beberapa kali dibawa ke Sidang Kabinet. Namun, hasilnya tetap sama. “Presiden dan Wapres bilang no. Ini urusan bisnis. Ketika saya dimarahi di sini (DPR) pun, saya tetap bilang tidak bisa karena Presiden bilang tidak,” tutur Basuki.

Namun, Basuki melihat ada titik terang. DPR menambahkan anggaran sebesar Rp 475 miliar untuk Kementerian PUPR di tahun anggaran 2018. “Ini Rp 475 miliar kan kita enggak minta. Tahu-tahu ditaruh saja (oleh DPR),” ungkapnya.

Dengan adanya penambahan anggaran itu, bukan tidak mungkin anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk membantu para korban Lumpur Sidoarjo. Jika wacana tersebut mendapat lampu hijau dari DPR, Basuki mengaku siap melaksanakannya. “Kalau nanti seperti itu, itu putusan politis yang bagus. Aman kabeh. Tapi kita masih harus tunggu hasil rapatnya,” ujarnya.

Untuk tahun anggaran 2018, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 475 miliar. Dengan begitu, anggaran awal Kementerian PUPR sebesar Rp 106,911 triliun bertambahn menjadi Rp 107,386 triliun. Rencana awalnya, tambahan tersebut akan dialokasikan Kementerian PUPR untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp 275 miliar dan Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 200 miliar.

“Tapi kalau di rapat diputuskan anggaran itu harus dialokasikan (untuk korban Lumpur Sidoarjo), saya laksanakan,” tegas Basuki. (and)

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *