Nasional News

Pidato Pribumi Anies Tuai Kontroversi

Pidato Pribumi Anies Tuai Kontroversi
KETERANGAN – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberikan keterangan kepada media saat tiba di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/10).
ISMAIL POHAN/INDOPOS

*Banteng Muda Indonesia Lapor Polisi

JAKARTA – Baru saja menikmati kursi gubernur DKI, Anies Baswedan menerima banyak hujatan melalui media social. Hal itu karena pidatonya yang menyisipkan kata pribumi saat menyapa warga Jakarta di atas panggung pesta rakyat, di halaman Balai Kota pada Senin (16/10) malam.

Anies menyebutkan, Jakarta merupakan satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan bisa dirasakan di depan mata selama ratusan tahun. ”Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh. Tapi, di Jakarta bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari,” katanya di atas panggung. Untuk itu, dia berjanji akan membuat Jakarta merdeka.

”Dulu, kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan, kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura, “Itik se atellor, ajam se ngeremme.” Itik yang bertelur, ayam yang mengerami,” terangnya. Maksudnya, warga Jakarta yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, yang bekerja keras mengusir kolonialisme. Namun, tidak bisa menikmatinya. Kondisi itulah yang diklaimnya sudah kembali, merasakan kemerdekaan. Yakni, dengan menjadi tuan di negerinya sendiri. Jakarta, lanjutnya, menjadi arena aplikasi Pancasila. Makanya, Jakarta bukan sekedar kota, melainkan ibukota.

Namun, tak sedikit warga yang menolak pemikiran tersebut. Berbagai protes disampaikan netizen melalui media sosial kepada Anies.

Mengetahui banyak protes, Anies mencoba menjelaskan maksud pidatonya di Balai Kota kemarin. Menurutnya, istilah itu digunakan pada konteks era penjajajahan. Sebab, Jakarta yang paling bisa merasakan penjajahan tersebut.

”Kota-kota lain kan nggak lihat Belanda dari dekat. Yang lihat Belanda dari dekat siapa? Kan Jakarta. Kalau dipelosok Indonesia tahu, tapi nggak lihat di depan mata,” katanya mencoba menjelaskan.

Lebih lanjut, dia mengklaim, tuaian protes itu muncul akibat pemberitaan yang kurang dari dua media online. ”Sekarang sudah dikoreksi. Saya subuh diberi kabar, sudah dikoreksi. Itu bicara tentang era kolonial Belanda,” ulangnya.

Meski begitu, pemerintah pusat ikut berkomentar. ”Untuk semua warga negara Indonesia dan pejabat tidak boleh pakai kata pribumi,” kata Sumarsono, direktur jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Hal itu diklaimnya, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, Ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah.

”Tidak hanya Pak Anies, semua pejabat negara dan kita warga bangsa, hindari pakai istilah pribumi,” ulangnya.

Isu riuh rendah di media sosial terkait pidato Anies Baswedan ikut dikomentari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Menurut JK, masyarakat perlu memahami konteks pidato yang disampaikan oleh Anies di Balai Kota DKI Jakarta itu.

“Jadi jangan hanya cut satu kata, dalam konteks apa dia (Anies) bicara. Dia bicara dalam konteks kolonial karena itu harus bangkit,” ujar JK di kantor Wakil Presiden kemarin (17/10).

Dalam kontek sejarah tersebut, menurut JK, tidak ada yang salah dengan pidato Anies. Dia pun mendukung pidato yang ditujukan untuk mengulas warga pribumi harus bangkit terhadap penindasan penjajah.

“Kalau katakan, “sudah kalian jangan kasih kesempatan pribumi,” nah itu salah. Dia bicara dalam konteks sejarah. Kalian bisa dengar ulang, pada zaman kolonial pribumi terpuruk sekarang jangan lagi harus maju,” urai JK.

Dia menegaskan bahwa pidato Anies itu tidak dalam konteks diskriminatif pada etnis tertentu. Tapi, mengingatkan zaman colonial ada perilaku diskrimatif dan sekarang tidak boleh diulangi lagi. “Dulu diskriminatif, sekarang jangan. Kalau kita mau balik dia punya perkataan kan,” tegas politisi senior Partai Golkar itu.

Koordinator Gerakan Bijak Bersosmed Enda Nasution ikut menanggapi riuhnya jagat medsos terkait pidato Anies Baswedan. Khususnya terkait penggunaan kata pribumi dalam pidatonya. Enda mengakui sebagian masyarakat atau pengguna medsos ada yang merasa jengah mendengar kata pribumi itu. ”Rasa jengah itu normal,” katanya.

Meskipun setelah dianalisa dalam teks dan suara pidato, ternyata pribumi yang dimaksud konteksnya pada masa penjajahan dahulu, Enda menuturkan masih ada orang yang sensitif. Orang-orang yang sensitif ini merupakan buntut munculnya politik yang tidak sehat. Sebab Pilkada DKI Jakarta 2017 dicap telah membelah masyarakat dalam hal agama dan ras.

Namun Enda menuturkan ramainya percakapan pribumi di medsos tidak seluruhnya bersifat serius. Bahkan kalau mau dihitung secara riil, jauh lebih banyak yang bercakap pribumi dalam tataran bercanda. ”Ini sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang suka bercanda,” tuturnya.

Menurut Enda riuhnya percakapan di medsos tentang sebuah polemik, bisa dipredikti tidak akan berlangsung lama. Kisarannya hanya berjalan satu sampai dua hari saja. Setelah itu hilang ditelan oleh isu lain yang lebih segar atau baru.

Dia menegaskan diera medsos saat ini, sebaiknya seluruh pihak berhati-hati dalam menyampaikan perkataannya. Baik itu politisi, pejabat, maupun pengguna medsos. Pada masa lalu, ketika media hanya TV atau radio, percakapan atas sebuah polemik hanya terjadi di ruang keluar, pos ronda, atau momen arisan.

Namun di era medsos seperti sekarang, polemik yang muncul dapat cepat menggelembung jadi percakapan riuh di medsos. Selain cepat menjadi percakapan massal, cakupannya juga meluas seluruh Indonesia. ”Jadi sebaiknya semua pihak hati-hati dalam bicara dan menahan diri,” tuturnya.

Di era sosial media yang menjamur, satu kata atau kalimat saja memang bisa memicu kehebohan. Bahkan, bisa berujung kasus hukum. Tak terkecuali pidato Anies Baswedan.

Tadi malam, Banteng Muda Indonesia melaporkan Anies kepada Bareskrim Polri. “Kami melaporkan saudara Anies Baswedan terkait isi dari sebagian pidato politik kemarin (Senin), mengenai kata pribumi dan non pribumi,” terang Kepala Bidang Pidana Hukum dan HAM DPD DKI Banteng Muda Indonesia Pahala Sirait.

Sebelum melapor ke Bareskrim Polri, Pahala sempat mendatangi Polda Metro Jaya. “Kami dari Polda Metro Jaya tapi dilimpahkan ke Bareskrim,” ujarnya. Dia pun menjelaskan bahwa Anies dilaporkan lantaran dituding melanggar ketentuan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Primbui Dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, Ataupun Pelaksanaan Kegiataan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Selain itu, masih kata Pahala, pihaknya melaporkan Anies karena dianggap melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. “Sejak ada inpres itu tidak ada lagi istilah pribumi dan non pribumi,” jelasnya. “Itulah yang akan menjadi dasar hukum kami,” tambah dia. Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa Banteng Muda Indonesia ingin menjadikan laporan tersebut sebagai bahan pelajaran kepala daerah lainnya.

Menurut dia, tidak seharusnya seorang kepala daerah berpidato dengan mengucapkan kata pribumi dan non pribumi. “Karena dibalik itu sangat bisa menimbulkan konflik antar suku, ras, budaya, dan agama,” beber Pahala. Dia pun meminta agar Anies sebagai gubernur membangun Jakarta. Termasuk di antaranya dengan menyatukan perbedaan yang terjadi selama pilkada berlangsung. “Bukan saatnya lagi berbicara seperti itu (mengucapkan kata pribumi dalam pidato),” imbuhnya.

Berkaitan dengan alat bukti, Pahala menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan transkrip dan video pidato Anies. Sampai berita ini dibuat, proses pelaporan Anies oleh Banteng Muda Indonesia masih berlangsung. (jpg)