Batang Politik

Masa Kampanye Paling Rawan Pelanggaran

Bintek Panwas
ARAHAN – Dari kiri, Ketua Panwaskab Batang A Suharto, Ketua Bawaslu Jateng M Fajar, dan anggota Panwaskab Luthfi Dwi Yoga, saat memberikan arahan dalam bintek Panwascam, kemarin.
AKHMAD SAEFUDIN

Panwas Ajak Masyarakat Awasli Pemilu

Jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) diminta mewaspadai setiap potensi pelanggaran yang bisa terjadi selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018 maupun Pemilu Legislatif (Pileg) dan Presiden (Pilpres). Terutama saat proses kampanye yang dinilai menjadi tahap paling rawan bagi praktek pelanggaran pemilu.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, M Fajar Subkhi AK Arif SH MH, saat menjadi pemateri Bintek dan Peningkatan Kapasitas Panwas Kecamatan se Kabupaten Batang di Hotel Sendangsari, Menurutnya, potensi pelanggaran saat Pilgub nanti juga patut diwaspadai.

“Dari hasil evaluasi Bawaslu RI atas pelaksanaan pemilihan 2017, Jawa Tengah ada di peringkat dua dalam daftar 10 provinsi dengan jumlah pelanggaran tertinggi,” ujarnya.

Secara nasional, lanjut Fajar, dugaan pelanggaran pada pemilihan 2017 mencakup 1.319 laporan dan 1.028 temuan. Jumlah itu terjadi di semua tahapan pemilihan. “Namun yang tertinggi ada di tahap kampanye dengan 1.323 dugaan pelanggaran dan disusul saat tahap pungut hitung tetapi angkanya hanya 365 dugaan. Jadi, masa kampanye tercatat paling rawan pelanggaran,” terangnya.

Sementara dari dugaan pelanggaran itu, tren pelanggaran pidananya ditemukan ada 8 jenis, yakni money politik, black campaign, kampanye di luar jadwal, kampanye libatkan ASN, mengganggu/menghalangi jalanya kampanye, memberi suara lebih dari satu kali, serta memberi suara yang tidak berhak.

Ketua Panwaskab Batang, Achmd Suharto SH MH, mengatakan, kegiatan itu diikuti seluruh anggota panwascam dengan maksud meningkatkan kapasitas mereka dalam mengawal pelaksanaan pemilihan maupun pemilu. Dia mengatakan, aturan terkait pelaksanaan pemilihan maupun pemilu saat ini relatif lebih ketat.

“Peraturan perundangan terkait pemilihan dan pemilu ini sangat banyak, sehingga pengawas dituntut mau belajar dan memahami setiap aturan main itu secara baik. Karena dinamika di lapangan nanti kan harus dilihat dalam sudut pandang aturan, termasuk menentukan ada tidaknya pelanggaran,” ucapnya.

Harto juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasli pelaksanaan pemilihan dan pemilu nanti. Mengutip data dugaan pelanggaran pemilihan 2017, tren pelapornya didominasi oleh WNI yang punya hak pilih (79%), disusul pemantau pemilu 19% dan peserta pemilu 2%.

“Artinya, partisipasi masyarakat teramat penting untuk seluruh aspek pengawasan. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga menandai kualitas demokrasi yang semakin baik, karena artinya masyarakat peduli dengan proses politik yang menentukan nasib mereka,” jelasnya. (sef)

Penulis: Akhmad Saefudin & Redaktur: Dony Widyo

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *