Jateng News

Warga Tembok Lor Geruduk DPRD Kabupaten Tegal

Warga Tembok Lor Geruduk DPRD
MENGADU – Sejumlah warga Desa Tembok Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal mengeluhkan mampetnya saluran air di wilayahnya di Ruang Komisi III DPRD Kabupaten Tegal, Jumat (27/10).
YERRY NOVEL

SLAWI – Sejumlah warga Desa Tembok Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal mendatangi kantor DPRD Kabupaten Tegal, Jumat (27/10) pagi. Mereka mengeluhkan dengan adanya saluran drainase di wilayahnya yang mampet sejak beberapa tahun lalu. Mampetnya saluran itu membuat wilayah Tembok Lor kebanjiran pada saat hujan turun.

Ketua RT 1 RW 1 Desa Tembok Lor, Sekhu menuturkan, saluran drainase yang berasal dari tetangga desa mampet di wilayah RT 2 RW 1. Saluran dengan lebar 3 meter tersebut, mampet karena di tengah-tengah drainase terdapat bangunan rumah. Bangunan milik salah satu warga yang didirikan sekitar 25 tahun lalu, sebelumnya masih bisa dialiri air karena di bawah bangunan terdapat gorong-gorong. Namun, setelah banyaknya sampah dan tanah yang menutupi gorong-gorong, membuat air tidak bisa mengalir ke wilayah utara.

“Ini sudah berlangsung lama sekali. Tiap hujan, wilayah RT 1, 2, 6 dan 7 selalu kebanjiran,” terangnya.

Ketua RT 7 RW 1, Nudin menuturkan hal senada. Dikatakan, ketinggian air yang masuk kerumah warga bisa mencapai 50 centimeter. Bahkan, genangan air akibat luapan drainase di RT 2 itu, surutnya cukup lama. Itu karena air tidak bisa mengalir ke wilayah utara akibat sumbatan di bangunan rumah tersebut. Bahkan, banjir juga menggenangi lapangan sepakbola dan SMP 1 Adiwerna.

“Kami sudah mengadukan secara lisan ke balai desa, tapi hingga kini belum ada penyesaian. Kami berharap DPRD bisa membantu membongkar bangunan itu,” ujarnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Tegal, Hery Suhartono yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan, kewenangan pengelolaan drainase harus dilihat lebih dulu. Apakah kewenangan kabupaten atau desa. Jika kewenangan kabupaten, maka Satpol PP yang akan bertindak. “Jika kewenangan desa, maka harus dirembuk di desa untuk mencari solusinya,” sarannya.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tegal, Bambang Romdhon Irawan menegaskan, jika ada warga yang membangun di atas saluran air, dipastikan menyalahi aturan. Namun, harus dilihat dulu saluran itu menjadi kewenangan kabupaten atau desa. “Kami akan turun langsung ke lapangan untuk cek kebenarannya,” pungkasnya. (yer)

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *