Jateng

Suket Tetap Bisa Untuk Nyoblos

MAGELANG – Masyarakat Kabupaten Magelang sampai saat ini belum bisa menerima e-KTP. Tercatat ada 83.354 surat keterangan (Suket) bukti perekaman e-KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil) setempat sejak november 2016 hingga oktober 2017. “Pihak provinsi yang mendistribusikan langsung blangko e-KTP ke daerah yang blangkonya sudah menipis. Namun sampai saat ini jumlahnya masih terbatas,” ujar Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan, Faiq.

Saat ditemui di kantornya, Ia menjelaskan dalam pemilu tahun 2018 Suket masih bisa digunakan. Apabila tidak bisa digunakan maka banyak masyarakat yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dengan suket yang dimiliki masyarakat tetap bisa berpartisipasi dalam panggung demokrasi mendatang. “Tahun 2018 Masih bisa di gunakan, kecuali tahun 2019, karena memang peraturan dari pusat sudah harus e-KTP,” imbuh Kabid PIAK dan Pemanfaatan.

Di bulan oktober ini jumlah cetak suket bukti perekaman e-KTP capai 8.863 Suket. Hal tersebut dikarenakan blangko e-KTP turun ke daerah tidak dalam jumlah banyak. Artinya blangko yang diturunkan dari pusat hanya ribuan tidak sampai puluhan ribu. Lantaran hal itu guna pemerataan disetiap daerah yang ada di Jawa Tengah dan blangko tidak terlalu lama ditampung, jelasnya.

Sedikitnya blangko yang turun sebenarnya juga sebagai langkah untuk meminimalisir kesalahan saat input data dan agar dalam pencetakaannya bisa adil, karena sesuai dengan antrian daftar,” tandasnya.

Masyarakat yang mendaftar di bulan November ini akan langsung mendapatkan cetakan e-KTP. Namun dikarenakan keterbatasan blangko, pencetakannya pun selektif. Untuk pendaftar pemula yang sudah melakukan perekaman, pergantian dan hilang akan langsung dilayani, dan itu urut sesuai daftar. “Walaupun blangko tidak bisa langsung turun banyak. Namun masyarakat harus memanfaatkan fasilitas jemput bola seperti yang gencar dilakukan saat ini. Masyarakat harus segera melakukan perekaman. Apabila tidak terekam maka nantinya tidak memiliki kejelasan identitas. Di samping itu tidak bisa melakukan atau menggunakan hak pilih, bahkan terancam tidak terakses datanya oleh negara,” paparnya saat ditemui di kantornya, kemaren.

Kegiatan jemput bola pada intinya yakni agar sebanyak-banyaknya masyarakat terekam. Selain untuk kepentingan pemilu nantinya juga untuk kepentingan lainnya karena itu merupakan kartu identitas dasar. (Mg1)

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *