Batang

Polisi Tak Ikut Campur Pengelolaan DD

Silaturahmi Kades
PENGARAHAN – Kapolres Batang, AKBP Edy S Sinulingga, memberikan pengarahan hukum terhadap para kades terkait DD bersama Bupati Wihaji, Kamis lalu.
AKHMAD SAEFUDIN

Bupati Minta Penggunaan Sesuai Peruntukan

Jajaran kepala desa yang tergabung dalam Paguyuban Sang Pamomong bergerak cepat paska ditandatanganinya MoU antara Mendes PDTT, Mendagri, dan Kapolri soal pengawasan dana desa (DD). Mereka menggelar silaturahim dengan Bupati dan Kapolres, Kamis (26/10), guna membangun persamaan persepsi.

Acara silaturahim dan penyuluhan hukum bagi kepala desa itu digelar di kawasan Pagilaran dan dihadiri 239 kades se Kabupaten Batang. Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Wihaji dan Wabup Suyono, Kapolres Batang bersama jajaran perwira Polres dan kapolsek, Kepala Dispermades Drs H Tulyono MSi, Kepala Kesbangpol Agung Wisnu Barata SSos MM, para camat, serta anggota Bhabinkamtibmas Polres.

Sejumlah tokoh Sang Pamomong pun datang, mulai ketuanya Rozikin, serta dua pembinanya, yakni Supari dan Eddy Christian. “Alhamdulillah, yang hadir saat ini adalah para pemangku kewenangan guna mengawasi dan mengimplementasikan UU Nomor 4 Tahun 2014. Kami berharap ada pernyamaan persepsi serta sinergi yang baik dalam mengawal dana desa dengan menekankan upaya-upaya preventif untuk kebaikan bersama,” ungkap Rozikin.

Kapolres AKBP Edy S Sinulingga mengatakan, keterlibatan Polri dalam pengawasan tambahan terhadap implementasi DD sebagai tindak lanjut MoU Kapolri dengan Mendes dan Mendagri tidaklah untuk mencari-cari kesalahan kades. Semangatnya justru untuk mencegah terjadinya penyelewengan. “Jika ada dugaan penyelewenangan, saya akan sampaikan ke Bupati dulu,” ujarnya.

Menurut Kapolres, jika Bhabinkamtibmas menemukan penyalahgunaan DD, maka harus dilaporkan ke Kapolsek, Kasat Binmas, Kanit Tipikor dan dilakukan klarifikasi dengan Inspektorat. Penindakan hukum menurut dia adalah opsi terakhir ketika peringatan serta klarifikasi tidak ditindaklanjuti.

“Saya tekankan kepada Bhabinkamtibmas dan Kapolsek, jangan ikut campur pengelolaan dana desa. Tugas kita adalah mengawasi bersama penggunaannya. Kedua, seluruh jajaran Polres juga saya minta untuk nguwongke masyarakat. Saya bersama Kasat Serse sudah ada rancangan untuk pengawasan dana desa dan nanti kami sampaikan ke Pak Bupati dan Inspektor,” terangnya.

Sementara Bupati Wihaji meminta pengelolaan DD agar sesuai peruntukan agar kades bisa bekerja dengan nyaman. Dia juga meminta serapan DD agar maksimal, sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat. “Kita bisa belajar dari Tulungagung yang mampu menyerap dana desa 100%,” ucapnya.

Bupati juga menyatakan komitmennya untuk melindungi kades agar tidak terjerumus permasalahan hukum. Karena itu, kuncinya adalah pada aturan main, pelaksanaan DD harus memedomani semua regulasi yang ada. “Pak Jokowi juga sudah menekankan pentingnya pengawasan dana desa di tingkat bawah. Makanya kalau penggunaan sesuai aturan main, Bhabin justru akan santai kerjanya. Selaku Bupati, saya juga minta diawasi para kades agar tidak terjerumus masalah DD. Kita harus belajar dari kasus Pamekasan, di mana Bupati dan Kajari sampai terjerat KPK karena kasus dana desa,” jelasnya. (sef/fel)

Penulis: Akhmad Saefudin dan M. Dhia Thufail & Redaktur: Dony Widyo

 

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *