Pemkab Didesak Perjuangkan Honor Guru Wiyata Bhakti Senilai UMK

0
544
pemkab-didesak-perjuangkan-honor-wb-senilai-umk
PANDANGAN FRAKSI – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Batang, Teguh Lumaksono, menyampaikan pandangan umum fraksinya atas RAPBD 2017, kemarin, yang di dalamnya ikut menyoroti nasib guru WB.
AKHMAD SAEFUDIN / RADAR PEKALONGAN

*Fraksi-fraksi Ramai-ramai Soroti Nasib WB

BATANG – Kalangan DPRD Batang mendadak ramai-ramai menyoroti nasib guru wiyata bhakti yang dinilai masih memprihatinkan. Sejumlah fraksi bahkan mendesak Bupati dan Pemkab untuk mencari honor yang lebih layak terhadap para guru non PNS yang mengabdi di semua SD negeri itu.

Mereka memanfaatkan ruang paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap penyampaian RAPBD Tahun 2017 untuk menyuarakan keprihatinannya atas kualitas kesejahteraan guru WB yang masih jauh dari memadai. Lima tahun kepemimpinan Yoyok-Soetadi dinilai belum mampu memberikan dampak berarti bagi kejelasan status dan kesejahteraan WB.

“Kesejahteraan guru WB hingga kini belum juga ada peningkatan berarti. Padahal, mereka telah bertemu Bupati sejak awal menjabat, namun belum juga direalisasikan,” ungkap Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Batang, Sri Umami SH, saat membacakan pemandangan umum fraksinya, Kamis (3/11).

FPG karenanya mempertanyakan iktikad dan keseriusan Pemkab Batang dalam meningkatkan penghasilan guru WB. Sebab, beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah terbukti berani mengambil kebijakan honorarium WB setara UMK.

“setiap kali kami mengajukan anggaran agar gaji WB bisa sesuai UMK, eksekutif selalu beralasan tidak ada anggaran. Namun untuk proyek-proyek yang terkesan mercusuar selalu ada, meskipun terkesan terburu-buru dan minim kajian serta perencanaan, hingga muncul kesan ‘Nututi Layangan Pedot’,” tegas Sri Umami.

Fraksi PAN PKS pun memberikan stressing yang sama soal WB. Pandangan itu juga untuk menindaklanjuti hasil audiensi guru WB dengan DPRD beberapa hari sebelumnya. “Terlebih, keberadaan guru WB juga sangat urgen bagi dunia pendidikan di Kabupaten Batang. Maka saudara Bupati agar mencari solusi terbaik, khususnya pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan kesejahteraan guru WB,” terang juru bicara Fraksi PAN PKS, H Juki.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Teguh Lumaksono, memberikan pandangan yang lebih keras soal WB. Menurutnya, jawaban atas problem guru WB adalah bergantung pada komitmen dan keberanian kepala daerah untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada guru non PNS itu. “Sebab faktanya beberapa daerah juga berani mengambil terobosan dengan memberikan upah guru WB sesuai UMK,” tandasnya.

Teguh menjelaskan, sejauh ini, para guru WB terbukti telah memberikan kontribusi yang besar terhadap keberlangsungan pendidikan SD di Kabupaten Batang, terutama seiring banyaknya guru kelas PNS yang pensiun. Mereka mengajar dengan beban tugas dan jam mengajar yang sama dengan guru PNS.

Tetapi status mereka tak pernah ada kejelasan, sementara kesejahteraan para WB pun sangat jauh dari memadai. Tunjangan sebesar Rp 250 ribu/bulan yang sementara ini dialokasikan pemda sangatlah tidak layak bila mempertimbangkan peran mereka. “Menjadi ironis kalau Bupati tak mampu menangani permasalahan ini, mengingat pada Prioritas Agenda Kegiatan Bidang Pendidikan yang diturunkan dari visi misi kepemimpinan Yodi, mereka berjanji untuk meningkatkan perhatian dan kesejahteraan pada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan honorer,” beber Teguh.

Terhadap berbagai pemandangan umum fraksi itu, Bupati diagendakan memberikan jawabannya pada rapat paripurna Senin depan. Sebelumnya, Sekda Batang, Drs H Nasikhin MH, menyatakan problem kekurangan guru PNS SD maupun tingginya persebaran guru WB tidak hanya terjadi di Batang, melainkan telah menjadi problem nasional.

“Sejauh ini Pemkab telah berupaya untuk meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan guru WB, hanya saja nilainya memang terbatas karena kemampuan APBD maupun kendala regulasi di pusat,” ujarnya.

Lanjut Nasikhin, Pemkab tetap berkomitmen untuk memperjuangkan perbaikan nasib guru WB. Untuk itu, ada tiga langkah yang akan diambil untuk menyikapi permasalahan tersebut. Pertama, Disdikpora agar melakukan penertiban secara dini terkait administrasi dan data-data guru WB. Kedua, kompetensi guru WB juga harus dipikirkan karena terkait dengan kualitas pendidikan SD. Ketiga, Pemkab akan berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan guru WB agar lebih layak. (sef)

Penulis: Akhmad Saefudin | Radar Pekalongan
Redaktur: Doni Widyo

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY