Kajen News

Banyak Proyek Gagal Terselesaikan, Gara-gara Rekanan Tidak Kredibel

H Asip Kholbihi
Bupati Pekalongan, H Asip Kholbihi
MUHAMMAD HADIYAN

KAJEN – Bupati Pekalongan, H Asip Kholbihi mengakui banyaknya proyek pembangunan yang gagal terselesaikan di anggaran 2016 lantaran rekanan pelaksana tidak kredibel.

“Memang beberapa proyek pembangunan di Kabupaten Pekalongan banyak yang tidak terselesaikan karena rekanan yang tidak kredibel. Contohnya pembangunan Puskesmas Tirto II, perbaikan ruas jalan di Petungkriyono dan lain-lain,” ujar Asip Kholbihi, kemarin.

Menurutnya, ini patut menjadi pelajaran bagi Pemkab Pekalongan, khususnya ULP (Unit Layanan Pengadaan) agar dapat memilih rekanan proyek yang profesional. “Unit ULP kita harus berhati-hati ke depannya. Agar tidak serta merta memilih yang menawarkan penawaran terendah sebagai pemenang lelang,” kata Asip.

Sebab, lanjut dia, akibat satu kriteria yakni penawaran terendah, telah membuat sejumlah proyek terbengkalai di anggaran 2016. “Gara-gara hanya memilih satu kriteria terendah saja, kita jadi korban dari banyaknya proyek yang gagal terselesaikan. Mereka menawarkan harga paling murah, ternyata nggak punya uang dan nggak punya kredibilitas,” jelasnya.

Untuk memberikan pembelajaran pula kepada rekanan, pihaknya bakal memblacklist rekanan yang bermasalah di 2016. Dengan diblacklistnya mereka, maka rekanan tersebut tidak dapat lagi ikut lelang di Kabupaten Pekalongan. “Pasti akan kita blacklist. Kalau sudah diblacklist ya sudah, tamat nasib mereka. Mereka sudah nggak bisa ikut lelang lagi,” tegas Asip.

Sementara, lanjut dia, terkait proyek yang gagal terselesaikan di 2016, pihaknya akan secepatnya melanjutkan dengan upaya audit dan opname untuk ditindaklanjuti di tahun 2017 ini. “Lelang akan kembali dilaksanakan, khususnya untuk Puskesmas Tirto II, dan ruas jalan di Petungkriyono yang terhenti karena rekanan tidak beres,” tandasnya.

Terpisah, Pegiat LSM Telaah Informasi Masyarakat (Tirai) Kabupaten Pekalongan, Mustadjirin, mengatakan, selain diblacklist, rekanan bermasalah itu juga perlu dilacak agar dapat mempertanggungjawabkan kontraknya.

“Rekanan kan ada alamatnya, paling tidak dapat dilacak. Supaya dapat mempertanggungjawabkan kontrak. Kalau memang nggak mau mengerjakan kembali ya harus mempertanggungjawabkan secara hukum. Kan pasti ada surat perjanjian kerja (SPK),” ujar Mustadjirin.

Ia juga mempertanyakan pengawasan terhadap proyek tersebut, hingga rekanan berani kabur tanpa menyelesaikan bangunan. “Sudah ada perjanjian dengan PPKom tentunya. Lha lalu bagaimana pengawasannya. Uang yang sudah dicairkan berapa persen. Misalnya, dari 0-50 persen gimana, 50-70 persen gimana,” jelasnya.

Menurut dia, setiap kontrak dengan rekanan selalu ada perjanjian yang mengikat dari awal lelang hingga pelaksanaan. “Jika kondisinya demikian, maka kejaksaan dan kepolisian harus turun untuk mengidentifikasi proses lelang dari awal bagaimana,” tandasnya. (yan)

Penulis: M. Hadiyan & Redaktur: Widodo Lukito

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *