Pemkab Diminta Lebih Teliti, Terkait Rekanan Kabur Dari Pekerjaan

0
230

Mussa AdamKAJEN – Adanya pembangunan gedung atau kantor Puskesmas yang ditinggalkan oleh pihak rekanan kini terus menuai berbagai permasalan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Pekalongan diminta untuk lebih selektif terhadap rekanan pemenang tender infrastruktur.

Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, Mussa Adam kepada Radar, Rabu (11/1) menyayangkan adanya berbagai permasalahan yang timbul yang dilakukan oleh rekanan.

Seperti pemenang proyek meninggalkan pembangunan gedung puskesmas begitu saja tidak ada pertanggungjawaban dan adapula pekerja yang tidak dibayar hingga merugikan pihak lain. Adapula pekerja yang tidak dibayarkan oleh rekanan seperti Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Untuk itu seharusnya SKPD terkait lebih teliti terhadap pemenang proyek, setidaknya CV atau PT kantornya diketahui terlebih dahulu, jangan ujug-ujug diserahkan terus ditinggalkan begitu saja,” terangnya.

Dengan kejadian tersebut, kata dia, masyarakat juga yang menjadi korban karena fasilitas yang dibangun tersebut merupakan untuk pelayanan masyarakat terutama kesehatan.

“Sebelumnya tahun 2016 kita sudah cek sejumlah proyek pembangunan dan sudah kita ingatkan supaya sesuai, dan ternyata masih saja ada yang menuai masalah,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, banyaknya rekanan bermasalah di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016 lalu, dan kini menjadi sorotan sejumlah pihak. Seperti rekanan pembangunan Puskesmas Tirto II yang kabur dalam keadaan bangunan berantakan. Sehingga membuat pelayanan puskesmas menjadi terganggu.

Kondisi ini patut menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah, agar tidak lagi menggunakan rekanan yang tidak profesional dalam menjalankan proyek. Selain Pemda harus memblacklist rekanan bermasalah saja, Kepolisian dan Kejaksaan juga harus turun tangan terkait persoalan tersebut.

Selain itu permasalahan yang komplek dalam pelaksanaan proses pembangunan di Kabupaten Pekalongan sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat meminta agar rekanan lebih profesional. Dengandemikian tidak terulang kembali hal serupa.

Kritikan itu seperti diutarakan tokoh masyarakat Kabupaten Pekalongan, Cashuri setelah mengetahui adanya sejumlah pekerja penggarap Kantor Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)yang belum dibayar oleh pihak rekanan. (yon)

Penulis: Triyono & Redaktur: Widodo Lukito

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY