Terlibat Narkoba atau Pungli, Pegawai Dipecat

0
290

KOTA PEKALONGAN – Sanksi tegas berupa pemecatan akan diberikan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Jawa Tengah kepada oknum yang melakukan pelanggaran, terutama jika terbukti terlibat penyalahgunaan narkoba ataupun pungutan liar (pungli). “Saya akan menyosialisasikan ke jajaran, agar tidak terjadi pungli maupun penyalahgunaan narkotika. Dengan sudah kita sosialisasikan, harapannya jangan sampai ada penindakan. Tapi kalau ternyata meskipun sudah ada sosialisasi berkali-kali, tapi ada yang terlibat penyalahgunaan narkotika maupun pungli, ya apa boleh buat, kita lakukan penindakan. Oknum yang bersangkutan akan kita pecat,” tegas Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah Bambang Sumardiono, melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan Djoni Priyatno, Rabu (11/1).

Djoni menuturkan, sudah menjadi komitmen seluruh jajaran Kemenkumham, serta UPT Pemasyarakatan yang ada di bawahnya, untuk menyatakan perang terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Jangan sampai ada oknum pegawai yang terlibat penyalahgunaan narkoba. “Di luar, sudah ada BNN yang menyatakan perang terhadap narkoba. Maka kita yang di dalam (lingkungan lembaga pemasyarakatan/rutan, red) juga berkomitmen untuk menyatakan perang terhadap narkoba,” tegas Djoni kepada sejumlah wartawan usai memimpin Sertijab Kepala Rutan Klas IIA Pekalongan kemarin.

Djoni menambahkan, hal yang sama akan dilakukan untuk mencegah terjadinya pungli di lingkungan lapas, rutan, rupbasan (rumah penitipan barang dan rampasan negara), serta kantor atau lembaga di jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng.

“Di Kanwil, bahkan sudah kita bentuk Satuan Tugas UPP, atau Unit Pemberantasan Pungli. Kita komitmen untuk memberantas pungli. Kalau menemukan adanya pungli, laporkan ke kami. Kita ke depan memang prioritas untuk memberantas peredaran narkoba di dalam lapas maupun rutan serta memberantas pungli,” tandasnya lagi.

Ketika ditanya apakah sudah ada oknum petugas atau pegawai di jajaran Kanwil Kemenkumham Jateng yang sudah diberi sanksi tegas karena terbukti melakukan pelanggaran, Djoni menyebutkan sudah ada. Namun dia belum bisa menyebutkan secara pasti, oknum pegawai tersebut bertugas di mana dan terkena kasus apa.

“Saya kemarin mendapat informasi, bapak Kakanwil menandatangani surat pemecatan terhadap satu pegawai lembaga di bawah Kemenkumham di Jateng. Tetapi dia tugas dimana, saya belum tahu persis,” ujarnya. (way)

Penulis: Wahyu Hidayat & Redaktur: Abdurrahman

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY