Seluruh Aspek Kepariwisataan Perlu Dicover dalam Raperda

0
61
Raperda Inisiatif
DUKUNGAN – Wabup H Soetadi membacakan penyampaian pendapat bupati terhadap 5 raperda inisiatif saat rapat paripurna DPRD, kemarin.
AKHMAD SAEFUDIN

BATANG – Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 yang dinisiasi DPRD mendapatkan apresiasi dari Pemkab. Namun, sebagai rancangan regulasi daerah itu diharapkan bisa mengcover seluruh aspek kepariwisataan.

Dukungan itu termaktub dalam pendapat Bupati terhadap lima Raperda Inisiatif DPRD yang penyampaiannya dibacakan Wakil Bupati H Soetadi SH MM melalui rapat paripurna, Rabu (11/1). Raperda itu diharapkan akan menjadi pedoman dalam penguatan dan pengembangan kawasan dan daya tarik wisata di Kabupaten Batang.

“Pembangunan pariwisata perlu ditopang oleh konsep dan strategi yang jelas. Sebab sektor ini juga bisa didayagunakan untuk membangun kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” kata Wabup.

Namun demikian, Pemkab berharap ada pengaturan lebih lanjut  mengenai beberapa aspek penting kepariwisataan, mulai potensi obyek tentang destinasi wisata, industry pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan pariwisata, dan zonasi pembangunan destinasi wisata. “Harapan kami, raperda ini bisa mencakup keseluruhan aspek tentang kepariwisataan di Kabupaten Batang, sehingga hasil yang dicapai bisa maksimal,” lanjut Wabup.

Kecuali itu, Pemkab juga mengusulkan dilakukannya sinkronisasi dengan perda yang sudah ada, sebelum melangkah lebih jauh. Beberapa perda yang terkait, antara lain Perda RTRW, Perda RPJMD, Perda RPJP, serta Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir.

Terkait Raperda tentang Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar, Bupati menyampaikan perlunya penjelasan menyangkut penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang identitas dan alamatnya tidak jelas. Sebab, kejelasan itu diperlukan untuk meminimalisir hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Sementara untuk tiga raperda lainnya, yakni Raperda tentang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM, Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, serta Raperda tentang Lembaga Keuangan Mikro, secara umum Bupati hanya menyoroti ketentuan mengenai konsideran serta tambahan pendapat yang diharapkan bisa menjadi bahan untuk memperlancar pembahasan selanjutnya. “Namun secara teknis substantive kami sepakat untuk dibahas dalam tahap pembahasan bersama sesuai ketentuan tata tertib DPRD,” ucap Soetadi. (sef)

Penulis: Akhmad Saefudin & Redaktur: Dony Widyo

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY