Mengevaluasi Pelaksanaan Pilkada 2017

0
50

*Prosedur Baik, Kualitas Belum

Pelaksanaan rangkaian Pilkada 2017 hampir menemui ujung. Meningkatnya angka partisipasi dan aspek keserentakan menjadi hal positif yang dapat dipetik. Namun, bagaimana kualitasnya?

Mengevaluasi Pelaksanaan Pilkada 2017
SIDANG – Suasana sidang putusan sengketa hasil pilkada, di Gedung MK, Jakarta, Senin (3/4/2017). Hari ini sebanyak 22 gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan diputus oleh MK.
MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

PENELITI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2017 baru sebatas tertib prosedural. Artinya, secara administrasi berjalan baik dan bisa berlangsung serentak. Namun, dalam hal kualitas, dia menilai belum berhasil. ”Demokrasinya bertopeng karena kita lebih tertarik pada prosedur dan tahapannya saja. Seolah-olah ini demokrasi, tapi kualitasnya kita abaikan,” ujar perempuan yang akrab disapa Wiwik tersebut.

Hal itu, lanjut dia, tecermin dari banyak hal. Namun, yang paling terasa adalah aspek pemahaman pemilih atas pelaksanaan pilkada di setiap daerah. Berdasar pengalamannya meneliti demokrasi di daerah, mayoritas pemilih bahkan tidak benar-benar tahu persoalan dan program apa yang ditawarkan calon di daerahnya.

Akibatnya, lanjut Wiwik, cara masyarakat memilih calon lebih banyak ditentukan manuver elite politik. Salah satunya politik transaksional. ”Peningkatan jumlah pemilih merupakan bentuk partisipasi semu. Karena masyarakat sebenarnya tidak paham dengan proses pilkada yang terjadi,” imbuhnya.

Dalam konteks Pilkada 2017, kondisinya diperburuk dengan keriuhan di DKI Jakarta. Bahkan, bisa jadi pemilih di 100 daerah lain lebih tahu proses pilkada di DKI daripada daerahnya. Padahal, di DKI pun belum mampu dihadirkan diskusi yang substansial akibat terjerumus dalam isu agama.

Wiwik menilai, kondisi tersebut disebabkan dua hal. Pertama, menyangkut tingkat kesadaran politik masyarakat yang memang belum terlalu baik. Hal itu memang tak lepas dari minimnya peran partai dalam memberikan pendidikan politik. ”Paling saat mendekati pilkada. Itu pun untuk kepentingannya,” terangnya.

Buruknya kualitas Pilkada 2017 juga disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz. Dia menilai, ada pergeseran peran dalam pilkada lalu. Masyarakat tidak lagi menentukan. Sebaliknya, yang menentukan justru elite politik.

Pernyataan itu mencerminkan minimnya jumlah calon yang disodorkan ke publik. Jumlah rata-rata paslon di setiap daerah dua. Bahkan, sembilan daerah di antaranya hanya memiliki satu calon. ”Kalau calonnya satu, itu yang menentukan elite. Masyarakat hanya untuk melegitimasi pilihan elite. Pemilih jadi regulator,” ujar pria yang akrab disapa Cak Masykur tersebut.

Selain itu, dia menyoroti lemahnya penegakan hukum dalam pilkada. Akibatnya, aturan sanksi yang demikian kuat gagal diimplementasikan.

Ketua Bawaslu Muhammad tak menampik bahwa pelaksanaan pilkada baru sukses secara prosedur. Sebab, dia menyadari kualitas partisipasi masyarakat belum menunjukkan fakta yang menggembirakan. ”Terdapat 64 persen pemilih itu kalau ditawari uang mau menerima,” ujarnya. Hal itu, lanjut dia, mencerminkan bahwa partisipasi masyarakat masih transaksional dan belum menyentuh ke perkara substansial yang murni mempertimbangkan pembangunan daerah.

Untuk itu, dia mendorong agar partai bisa terlibat aktif dalam menghadirkan pendidikan politik kepada masyarakat. Menurut Muhammad, pendidikan politik yang diberikan partai saat ini cenderung tidak sehat.

Jika masyarakat sudah sadar esensi dari hak konstitusionalnya sebagai pemilih, Indonesia baru bisa bicara soal kualitas demokrasi.

Memberikan edukasi politik yang sehat kepada masyarakat bertujuan supaya proses politik itu hadir sebagai partisipasi masyarakat. ”Jadi, parpol juga harus membuka diri untuk menerima masukan publik, seperti apa seharusnya parpol melakukan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan,” kata pria yang akan mengakhiri jabatan pada 12 April tersebut. (far/c19/agm)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY