Direktur dan Mantan Kasubag Kredit BPR BKK Pekalongan Barat Ditahan, Kasus Pembobolan Kredit Senilai Rp355 Juta

0
181
Direktur BPR BKK Pekalongan Barat Ditahan
DITAHAN – Direktur BPR BKK Pekalongan Barat, Agus Dosomulyono (pakai baju batik merah) saat dikawal untuk ditahan atas kasus dugaan tipikor, didampingi penasehat hukum. Selain dia, Kejari juga menahan mantan Kasubdit Kredit BKK Pekalongan Barat, Dias Sambada, Kamis (13/4).
WAHYU HIDAYAT

KOTA PEKALONGAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekalongan, Kamis (13/4) siang, resmi menahan dua orang yang diduga terlibat tindak pidana korupsi berupa pencairan kredit kepada nasabah yang menyalahi prosedur.

Kedua orang yang ditahan tersebut, yakni Direktur Perusahaan Daerah (PD) BPR BKK Pekalongan Barat Agus Dosomulyono, serta mantan Kepala Sub Bagian Kredit BPR BKK Pekalongan Barat Dias Hanko Sambada. Dias sendiri, saat ini menjabat sebagai PNS di Kabupaten Batang.

Kasi Intel Kejari Pekalongan, Suherman, menjelaskan penahanan dilakukan setelah Kejari Pekalongan mempunyai bukti cukup terhadap kasus yang melibatkan dua orang itu. “Penyidikan sampai naik ke tahap dua, sudah berjalan sejak tiga bulan,” ungkapnya. “Pemeriksaan kepada kedua tersangka sudah final, jadi hari ini (Kamis, 13 April 2017) berkas kita limpahkan ke JPU untuk proses lebih lanjut,” jelas dia lagi.

Baik Agus maupun Dias, dibawa ke mobil dibas Kejari Pekalongan untuk langsung dititipkan di LP Kedungpane Semarang. Mereka menjalani pemeriksaan hingga dibawa ke tahanan didampingi penasehat hukumnya, Yuda Bimaputra.

Suherman menuturkan, pengungkapan kasus tersebut setelah dilakukan pendalaman sejak tahun 2016 lalu. Sedangkan kasus dugaan pencairan kredit hingga menyebabkan kredit macet itu terjadi sekitar tahun 2011 silam.

Dia menerangkan bahwa kronologis kasus dugaan korupsi kredit fiktif tersebut bermula dari adanya permohonan kredit kolektif 20 orang yang dikoordinir oleh Sarjanto. Sarjanto sendiri, sejak 2013 silam statusnya sudah narapidana tipikor, atas perkara kredit fiktif di BKK Pekalongan Utara.

Hal yang sama terjadi di BKK Pekalongan Barat. Dokumen persyaratan kredit diduga dipalsukan dan tidak sesuai dengan kenyataannya.

“Jadi setelah dilakukan penelitian oleh Dias, dianggap memenuhi syarat. Padahal sebenarnya tidak sesuai dengan dokumen yang sebenarnya, sehingga kredit tersebut macet. Akibatnya terjadi kemacetan kredit menccapai Rp 355.990.000,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakan, penetapan keduanya sebagai tersangka karena dinilai tidak menggunakan prinsip kehati-hatian. Data-data dari para nasabah tersebut memang ada, namun dalam kenyataannya tidak ada.

Jadi fungsi-fungsi pejabat BPR BKK Pekalongan Barat ini dinilai tidak melakukan unsur kehati-hatian dalam penyaluran kredit, sehingga terjadi kemacetan kredit dan merugikan keuangan negara.

Penahanan keduanya dilakukan juga sesuai dengan aturan yang ada yakni Pasal 21 KUHAP, seperti dikhawatirnya melarikan diri, mempengaruhi saksi-saksi, atau menghilangkan barang bukti serta sejumlah pertimbangan lainnya. “Jadi kami titipkan di LP Kedungpane Semarang selama 20 hari sampai pelimpahan perkara ke pengadilan,” terangnya.

Pihaknya masih terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut, untuk kemungkinan adanya tersangka lain. Keduanya akan dikenai Pasal 2 Ayat 1 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tipikor, dengan ancaman minimal empat tahun.

“Sedangkan Subsidernya Pasal 3 dengan Undang-Undang yang sama, dengan ancaman minimal satu tahun penjara,” tambahnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Dias Hanko Sambada, Yuda Bimaputra, saat dikonfirmasi wartawan terkait penahanan terhadap kliennya itu, menjelaskan bahwa kliennya ketika perkara terjadi, hanya melaksanakan perintah dari atasannya. Selain itu, saat itu Dias hanya melanjutkan pekerjaan dari Kepala Sub Direktorat bagian kredit yang lama atau sebelumnya.

“Jadi saat itu klien kami hanya melaksanakan perintah dan melanjutkan (pekerjaan) dari Kasubdit bagian kredit yang lama. Sebab saat itu dia baru diangkat menjadi Kasubdit bagian kredit,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan, kliennya saat itu belum memiliki keahlian dalam melakukan analisa kredit. Sebab, belum pernah menempuh  manajemen resiko sama sekali.

“Dia juga belum menempuh uji kompetensi dari Badan Sertifikasi Manajemen Resiko (BSMR) yang seharusnya wajib dipegang seorang Kasubdit itu, jadi dia (Dias) tidak ada kapasitasnya. Selain itu, BPR juga merupakan kekayaan negara yang dipisahkan,” terangnya.

Sehingga, lanjut dia, kliennya tidak mengetahui bahwa kredit yang diajukan oleh Sarjanto tersebut ternyata fiktif. Terungkapnya data kredit itu fiktif setelah terjadinya kredit macet yang diajukan oleh Sarjanto tersebut.

“Klien kami tidak tahu kalau ternyata data tersebut tidak valid. Memang iya menandatanganinya, sebab itu kewenangannya. Dias juga hanya mereview saja berkas yang diajukan oleh Surjanto. Tapi tidak ada aliran dana ke Dias sama sekali, itu hanya karena kewenangannya dan atas perintah direkturnya. Selain itu, uang hasil pencairan dikuasai semua oleh Surjanto,” jelasnya.

Yuda mengaku akan melakukan pengujian saat sidang nanti. Apakah risiko tersebut masuk pada tindak pidana korupsi atau menjadi risiko suatu bisnis.

“Jadi nanti kami mau uji dalam persidangan nanti, apakah yang namanya risiko itu, masuk dalam tipikor atau risiko bisnis. Sebab masih ambigu. Kami juga belum mendapatkan berkas lengkap, harusnya ada juga berkas marketing atau surveyor yang saat itu menangani pengajuan kreditnya,” tambahnya. (way)

Penulis: Wahyu Hidayat & Redaktur: Abdurrahman

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY