Nasional

Perketat Jalur TKI Lewat Umrah

JAKARTA – Upaya pemerintah untuk terus mencegah TKI ilegal ke kawasan Timur Tengah tak pernah berhenti. Sebab, selain kondisi TKI yang lebih rentan, negara tersebut punya jalur izin umrah yang bisa digunakan untuk  pintu masuk. Karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta agar pengurusan izin peserta umrah bisa dilakukan lebih ketat.

Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker Soes Hindharno, pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait pencegahaan TKI Ilegal melalui modus umrah. Menurut pengalaman yang ada, modus tersebut selama ini menjadi jalur tol bagi para penyelundup buruh migran ilegal.

Alasannya cuma satu, pemerintah tak pernah terlalu curiga terhadap peserta umrah yang punya latar belakang tidak terlalu mampu. Hal tersebut karena banyak kasus dimana peserta jamaah umrah harus menabung untuk akhirnya bisa beribadah. Namun, celah tersebut justru dimanfaatkan sebagai kedok para oknum.

”Kami dengan Kementerian Agama juga sudah sepaham bahwa pengiriman TKI Ilegal dengan modus visa umrah bukan sekedar umrah. Perlu ada pencegahan,” ungkapnya di Jakarta kemarin (14/4).

Soes menegaskan, setelah mereka berhasil melewati celah tersebut, maka resiko yang ditanggung para TKI ilegal bakal tinggi. Pasalnya, sampai saat ini masih ada 19 negara di kawasan Timur Tengah yang masih mendapatkan moratorium. Kebanyakan karena sistem tenagakerja untuk PLRT masih menggunakan kafalah yang membahayakan para pekerja rumah tangga. Bahkan, ada juga moratorium yang dilakukan untuk negara dalam konflik seperti Libiya, Yaman, hingga Suriah.

Dari pihak Kemenaker sendiri, pihaknya sudah mencoba untuk melakukan pengawasan ketat terhadap 451 Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Terutama, perusahaan yang rupanya juga mempunyai izin penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

”Kami mencatat ada belasan PPTKIS yang juga memiliki usaha PPIU. Hal ini tentu juga kami sadari dan awasi dengan ketat,” tegasnya.

Namun, hal tersebut diakui belum jadi senjata ampuh untuk mencegah TKI berkedok peserta umrah. Pasalnya, hal tersebut dilakukan di bawah radar. Yang dirasa jadi kunci justru pada penerbitan visa umrah di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini, pihaknya juga melaksanakan diskusi tripartit untuk merancang skema pengetatan yang baru.

”Kami mengapresiasi tahapan awal pengetatan penerbitan visa umrah. Saat ini juga dibahas rencana MoU antara Kemenag Kemnaker, dan Kemenhumkam untuk melakukan gerakan nasional soal pengetatan ini,” ujarDirektur Umrah dan Haji Khusus Kemenag Muhajirin Yanis.

Mujahirin mengatakan kasus-kasus peserta umrah yang melarikan diri sudah buakn barang baru. Tahun lalu saja, satu rombongan PPIU yang memuat 775 jemaah umroh juga dimanfaatkan. Dari rombongan tersebut, ada 286 diantaranya tidak kembali ke tanah air.

”Jadi, seseorang yang hendak mendapatkan visa umroh harus menyertakan surat keterangan dari Kemenag. Nanti juga ada pertukaran identifikasi data PPIU dan PPTKIS untuk mencegah adanya overlapping. Sehingga, PPTKIS dan  PPIU yang sengaja menggunakan modus ini bisa disanksi tegas,” tegasnya. (bil)

Tags

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Web - Honda_Efa September 2017