Featured Kajen Metro News

Pekalongan Harus Sabar Atasi Rob, Belanda Sudah 800 Tahun

*Catatan Perjalanan Walikota dan Bupati Pekalongan ke Rotterdam-Belanda (3)

Rabu, 4 April 2017 akan menjadi sejarah Kota dan Kabupaten Pekalongan khususnya dalam penanganan rob. Karena dilaksanakan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Dutch Water Authority dengan Pemerintah Kota dan Kab Pekalongan. CAYEKTI WIDIGDO, Rotterdam

Perjalanan Walikota dan Bupati Pekalongan ke Rotterdam-Belanda
LoI – Walikota Pekalongan HA Alf Arslan Djunaid SE dan Bupati Pekalongan H Asip Kholbihi SH MSi, usai penandatanganan Letter of Intent dengan HHSK.
FOTO: CAYEKTI WIDIGDO

SORE hari sekitar pukul 16.00 waktu Rotterdam proses penandatanganan dimulai dengan terlebih dahulu tukar menukar gift oleh kedua belah pihak. Walikota Pekalongan memberikan cinderamata plakat canting cap, syal dan dasi batik. Sementara Vice chairman HHSK/DWA-Indonesia, MR AJB van der Klugt menyerahkan kenang-kenangan berupa Pena. Acara ini kemudian dilanjutkan dengan pencermatan kembali isi dan substansi dari LoI yang kemudian ditandatangani bersama antara kedua belah pihak.

Penanganan rob Kota Pekalongan pada wilayah yang berada pada satu kawasan cekungan dengan wilayah Kabupaten Pekalongan tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kota Pekalongan. Oleh karena itu, sejak awal niatan kerjasama juga dikoordinasikan dengan Kabupaten Pekalongan, termasuk dalam hal pengikatan dalam bentuk LoI dengan HHSK. Dan penandatanganan LoI pun dilakukan secara bersama-sama dengan Kabupaten Pekalongan.

Terdapat tiga substansi LoI yang telah ditandatangani. Pertama, pengorganisasian dan peningkatan kapasitas teknis pengelolaan sistem drainase/water management. Termasuk dalam kerangka substansi pertama ini adalah pentahapan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pembentukan kelembagaan, tata kelola (manajemen), pembentukan regulasi dan penghitungan estimasi anggaran.

Kedua, pertukaran informasi dan regulasi sektor drainase/water management. HHSK yang telah berpengalaman selama 800 tahun akan memberikan sharing informasi yang diperlukan oleh pemerintah Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan tentang segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan drainase atau water management. Ketiga, kolaborasi para pihak dengan lembaga akademis dan penelitian. Pengelolaan banjir dan rob memerlukan kajian yang sifatnya akademik saintifik. Oleh karena itu dalam prosesnya akan melibatkan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.

Selain pembicaraan atas substansi LoI, kesepahaman antara kedua pihak juga terkait prinsip yang dijunjung bersama selama kerjasama, yaitu; Pertama terkait kewenangan. HHSK tidak dalam kewenangan untuk meminta agar pemerintah Kota maupun Kabupaten Pekalongan mengambil keputusan-keputusan atas segala hal yang terkait dengan penanganan rob berdasarkan saran dari HHSK. HHSK hanya dalam kapasitas memberikan advis. Jadi keputusan sepenuhnya berada pada pemerintah Kota dan Kabupaten Pekalongan.

Sebagai contoh, pemaparan atas rencana pembangunan talud yang menghubungkan Kelurahan Kandang Panjang dan Bandengan. HHSK hanya memberikan masukan atas hal-hal yang perlu diantisipasi seperti skenario terburuk atas ketinggian maksimal pasang air laut. Selanjutnya, pemilihan teknis konstruksi diserhakan kepada pemerintah Kota Pekalongan.

Kedua, terkait sumber daya. HHSK hanya menyediakan tenaga ahli yang tidak perlu dibayar oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Sedangkan untuk pembiayaan selama penanganan banjir dan rob serta pengelolaan lebih lanjut (water management) sepenuhnya menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

HHSK juga secara jelas mejelaskan bahwa penanganan ini harus bertahap dan berkelanjutan. Pengalaman Belanda dalam mengatasi rob sudah 800 tahun, sedangkan Kota Pekalongan baru memulai. Oleh karena itu, Kota Pekalongan harus bersabar dalam menjalankan semua proses penanganan sampai berhasil.

Selanjutnya, sebagai tindaklanjut atas LoI ini, maka pada tahun 2017 akan dilakukan pertemuan untuk menyiapkan program pengelolaan sistem drainase. Sedangkan pada tahun 2018 akan dilakukan pengiriman atau pertukaran delegasi antara kedua belah pihak untuk meningkatkan skill management, seminar atau workshop tentang tata kelola air dan sistem drainase, asistensi pelatihan partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan drainase lingkungan, serta pelibatan lembaga pendidikan lokal dan luar negeri dalam hal studi penerapan infrastruktur dan pengelolaan air. (bersambung)

Tags

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *