Melanggar, Toko Modern Ditutup

0
170
Indomaret Belum Memiliki Izin
KETERANGAN – Perwakilan dari Managemen Indomaret, Jony, tengah menyampaikan keterangan terkait adanya sejumlah Indomaret yang belum memiliki ijin namun sudah beroperasi di hadapan Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Kamis (20/4).
TRIYONO

Batas 30 Juni 2017

Menindak lanjuti maraknya Toko Modern Berjejaring yang tidak mengantongi ijin namun sudah beroperasi, Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Kamis (20/4), memanggil pihak Managemen Indomaret. Sementara Alfamart tak hadir.

Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Endang diikuti sejumlah anggota Masbuhin, Murdiyanto, Kenedy, Sudirman, Edy Suprayitno.

Selain itu SKPD terkait juga ikut, seperti Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja diwakili, Kabid Perijinan, Cony, Dinperindagkop dan IKM, Kabupaten Pekalongan, Kabid Perdagangan Mahrozi, dan Dinas Satpol PP Damkar Kabupten Pekalongan, Kusbiyanto.

“Kami dari Komisi A tidak menolok berinvestasi dari manapun hanya harus melihat aturan yang ada. Kami tak menghalangi bagaimana Toko Modern Jejaring ini belum berijin namun sudah beroperasi?,” tanya politisi dari PDIP itu.

Sementara anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Kenedi, mengatakan bahwa dari hasil Kunker belum lama ini dari 39 Toko Modern jejaring, yang berizin hanya 4, ada juga yang tak sesuai perda. Perkembangan toko modern apabila dibiarkan akan merugikan masyarakat terutama pedagang toko kecil dan pasar tradisional.

Pada kesempatan itu, Kabid Perdagangan pada Dinperidagkop IKM Kabupaten Pekalongan, Mahkrozi, menyampaikan bahwa pihaknya sudah memberikan surat peringatan kepada empat Toko Modern jejaring yang beroperasi tak mengantongi ijin. Toko Modern tercatat dalam data base sejumlah, 12 toko tersebar di 6 kecamatan. Namun untuk surat peringatan kedua mengerucut 4 toko modern tersebar di Wiradesa, Bojong dan Kedungwuni. Berkaitan dengan data ada 39 toko modern yang berijin sebelum perda ada 17, dan 11 sudah ber IUTM, adapula yang masih dalam proses.

“Kenapa dari 12 hanya 4, karena 8 Toko Modern adalah bangunan yang berdiri sebelum Perda, hanya memiliki SIUP dan itu diperbolehkan. Sedangkan ada 4 Toko Modern yang tak harus diberikan ijin karena terlalu dekat dengan pasar. Untuk itu kami memberikan peringatan ketiga, namun tak ada respon yaitu Alfamart di Pekuncen, Indomaret Wangandowo, Indomaret Bojong Minggir dan satunya lagi Indomaret di Pakis Putih Kedungwuni,” terangnya.

Untuk kelanjutan, kata dia, pihaknya juga melayangkan surat kepada Satpol PP supaya yang melanggar dan sudah diberi peringatan ke tiga agar dikenakan sanksi tegas.

Sementara perwakilan dari Toko Modern Jejaring Indomaret, Jony, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa sebelum dibukanya Indomaret pihak survey terlebih dahulu turun ke lokasi untuk melihat kondisi letak bangunan. Selain itu sebelum dibuka ijin bisanya diurus terlebih dahulu. “Cuma kita ini ada beberapa divisi, seperti di Wangandowo Bojong kita juga tidak mengerti kalau itu belakangnya ada pasar dan sepengertian kami itu bukan pasar. Untuk mendirikan toko kita mengajukan ijin IMB. Sedangkan untuk di sebelah utara SPBU Bojong jarak 970 meter, kalau kita pakai motor 1kilometer untuk itu kami minta kebijakan sebenarnya kita pengin nyaman, kita penginya sesuai prosedur, dan kalau saat sosialisasi ada warga yang nolak maka kita mundur,” terangnya.

Kabid Penegakan Perda Dinas Satpol PP Damkar Kabupaten Pekalongan, Kusbiyanto menyatakan terkait empat toko modern yang sudah di beri SP 3 karena tak bisa diberijin, pihaknya sudah mengundang pihak Indomaret dan Alfamart.

Pada prinsipnya Managemen Indomaret dan Alfamart menyadari bahwa itu empat itu sudah keliru bahkan managemen minta waktu untuk mencari solusi.

“Jadi betul ibarat bola panas itu sekarang ada di Satpol PP. Dalam menindak kami juga harus sesuai aturan akan diberikan sanksi administrasi berupa penutupan tempat usaha, itu ceto welo-welo dan sesuai di Perbup untuk sanksi ada jangka waktu 3 bulan dari peringatan 3, dengan terakhir kemarin pada 30 maret. Jadi apabila 30 Juni belum ada maka ditutup. Ketika nanti tanggal itu tidak ada respon maka kami melayangkan surat, kalau tujuh hari tidak ada tindakan, baru kita tutup,” terangnya. (yon)

Penulis: Triyono & Redaktur: Widodo Lukito

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY