DPR Pantau Penyelenggaraan Pemdes

0
52
Kunjungan Komisi II DPR RI
KUNJUNGAN – Sebanyak 12 orang dari Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI, mengunjungi Pemkab Kendal dalam rangka memantau kegiatan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemdes.
MUHAMMAD ARIF PRAYOGA

KENDAL – Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI yang membidangi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Pemdes) mengunjungi Pemkab Kendal dalam rangka memantau kegiatan pelaksanaan tersebut di Kota Beribadat. Mereka ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaannya hingga saat ini. Rombongan 12 orang yang dipimpin ketua timnya Drs Al Muzzammil Yusuf MSi, juga mengadakan audiensi terkait pelaksanaan Pemdes, di ruang Operation Room, Kompleks Setda Kendal, Kamis (20/4).

Menurut Muzzammil, Panja Komisi II DPR RI ingin mengetahui lebih lanjut implementasi pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa dan upaya yang telah dilakukan Pemkab Kendal. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemdes melalui Peraturan Desa (Perdes), benar-benar dapat sinkron dan sejalan dengan kebijakan yang berada di atasnya. Selain itu, Komisi II juga ingin mendapatkan penjelasan soal dana desa beserta pemanfaatannya yang diterima Kabupaten Kendal sejak 2015 hingga 2017. Hadir dalam acara ini yaitu Sekda Kendal, Ir Bambang Dwiyono MT, Kepala OPD terkait, perwakilan Camat, dan Kades.

“Kami ingin melihat sejauh mana komposisi pemanfaatan Dana Desa (DD), yang digunakan uintuk kegiatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan lainnya,” ujarya.

Dalam kegiatan tersebut, Komisi II ingin mengetahui penjelasan dan kendala yang dihadapi Pemdes dalam pengelolaan DD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Selain itu, keberadaan Pendampingan DD, pola dan proses perekrutannya, hingga peran pendamping desa juga ditanyakan.

“Kami juga ingin mengetahui sampai sejauh mana peningkatan efektifitas dan efisiensi desa di Kabupaten Kendal dalam pengelolaan DD. Soal kapasitas aparatur Pemdes serta cara yang ditempuh guna meningkatkan kemampuan dalam mengelola DD,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Kendal, dr Mirna Anissa MSi dalam sambutannya mengatakan Pemkab Kendal terbuka dan menyambut kedatangan rombongan tersebut dan bersedia memberikan penjelasannya terkait Pemdes. Mirna berharap kunjungan dan audiensi dengan tim Panja Komisi II DPR RI ini, dapat membantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul, baik dalam Pemdes, pengelolaan DD, maupun pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sehingga realisasi penggunaan DD dam segala hal yang terkait di dalamnya, bisa berjalan maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami minta agar ada desa di Jateng yang bisa menjadi percontohan (role model) bagi pengelolaan BUMDes. Karena selama ini, role model yang ada baru dimiliki desa-desa di luar pulau Jawa. Padahal karakteristik desa antara Pulau Jawa dan Luar Jawa, ternyata tidak sama. Tentunya berharap, agar BUMDes dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya di Kabupaten Kendal,” paparnya. (yog)

Penulis: M. Arif Prayoga & Redaktur: Widodo Lukito

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY