Kejari Lakukan Binmatkum

0
69
Paparan Kejaksaan
ANTISIPASI – Kasintel Kejaksaan Negeri Kajen Mahdi Suriyanto tengah memberikan paparan.
TRIYONO

Untuk mengantisipasi adanya penyelewengan penggunaan bantuan Dana Desa, Kejaksaan Negeri Kajen menggelar Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Bidmakum). Adapun pembinaan dilaksanakan di Balaidesa Rowokembu, Wonopringgo yang diikuti oleh sejumlah Kades, LPMD, BPD, Kader PKK se-Kecamatan Wonopringgo, Kamis (18/5).

Kasintel Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, Mahdi Suryanto, menyampaikan bahwa pelaksanakan program Bidmadkum kali ini dengan sasaran Wilayah Kecamatan Wonopringgo. Namun tidak menutup kemungkinan ke depan akan dilaksanakan pada kecamatan lain.

“Kita kumpulkan aparat desa, LPMD, BPD terkait dengan bantuan Dana Desa kemudian alokasi dana Bankeu yang bersumber dari dana APBD dan provinsi untuk bisa melaksanakan dengan regulasi tertib sesuai aturan yang berlaku,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya mengembil tema bagaimana caranya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa untuk mencegah tindak pidana korupsi. Dari laporan mengalami kendala karena seringnya pelaporan yang telat.

Diharapkan melalui pembinaan, kedepan supaya penggunaan daripada DD ini sesuai dengan tertib waktu, tertib sasaran dan juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat desanya.

Ketika disinggung apakah ada laporan atau penanganan dugaan penyelewengan anggaran pada desa, Kasintel mengaku selama bertugas 6 bulan belum adanya laporan terkait dengan dugaan penyimpangan penyalahgunaan tindak pidana korupsi terkait ADD tersebut.

“Setidaknya melalui penyuluhan ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan lebih baik lagi dalam merealisasikan anggaran,” harapnya.

Ketua Paguyuban Kepala Desa Bahurekso Kabupaten Pekalongan, Daryanto, meminta pemerintah untuk menyikapi dari aturan-aturan yang ada, menjalankan sesuai regulasi.

Kepala desa se-Kabupaten Pekalongan ini sebaiknya ikuti aturan yang ada juklak juklis yang sudah dibuat pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sehingga dalam pelaksanaan jangan mengejar di haknya akan tetapi kewajiban dahulu dikerjakan seperti membuat laporan SPJ dijalankan, karena apabila APBDes tak dibuat makan pembangunan tak bisa dilaksanakan.

“Oleh karena itu kewajiban dipenuhi dahulu dan akhirnya haknya menyusul,” terangnya.

Adanya kegiatan ini sangat bermanfaat sekali karena dari Kejaksaan terutama Kasintel menyampaikan lebih baik mencegah daripada mengobati sehingga nanti dalam pelaksanaan dana desa sudah bisa memperhatikan aturan-aturan yang ada.

Adapun dalam kesempatan itu diikuti oleh Kepala Desa, LPMD, BPD, PKK se-Kecamatan Wonopringgo. Hadir pula Camat Wonopringgo, Tri Adi Suhirnarno Kasipidum, dan Perwakilan dari Pemerintahan, Hadi Surono. Sedangkan sesi terakhir diisi dengan tanya jawab peserta kepada narasumber. (yon)

Penulis: Triyono & Redaktur: Widodo Lukito

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY