Tak Sesuai, Mbah Mun Enggan Pindah

0
184
Mbah Mun
TAK SESUAI – Warga Desa Sambongsari RT 1/IV, Kecamatan Weleri, Makmun Abdullah (75), enggan pindah dari rumahnya yang terkena proyek jalan tol Batang-Semarang lantaran ukuran tanah yang diajukan tidak sesuai.
MUHAMMAD ARIF PRAYOGA

Proyek Jalan Tol Batang-Semarang

Tanah hasil pengukuran yang tidak sesuai dengan yang tertulis di buku sertifikat, membuat warga Desa Sambongsari RT 1/IV, Kecamatan Weleri, Makmun Abdullah (75), enggan pindah dari rumahnya yang terkena proyek jalan tol Batang-Semarang. Dirinya merupakan satu-satunya warga yang masih belum pindah dan memilih untuk bertahan disana, padahal jembatan layang untuk tol Batang-Semarang telah berdiri di sebelah rumahnya.

Menurut Mbah Makmun, Kamis (18/5), dirinya menolak pindah dan tidak akan menerima uang ganti rugi selama proses pembayaran tidak sesuai. Penyebabnya adalah luas tanah miliknya berkurang saat pengukuran untuk pembebasan lahan. Berdasarkan sertifikat yang dimiliki luas tanah miliknya 300 meter persegi, namun dirinya kaget karena saat pengukuran untuk pembebasan lahan tol, luas tanahnya hanya 260 meter persegi. Tidak hanya itu, luas bangunan juga berkurang hingga 20 meter persegi. Anehnya, justru tanah di sebelah timur rumahnya menjadi bertambah. Padahal pemilik rumah tersebut sudah menerima ganti rugi dan pindah dari lokasi.

“Sampai kapanpun saya tidak akan pindah dan tetap bertahan. Karena ada keganjalan saat pengukuran luas untuk pembebasan jalan tol. Di sertifikat jelas tertulis 300 meter persegi, tetapi di surat pernyataan pembayaran ganti rugi kenapa berkurang menjadi hanya 260 meter persegi saja,” ujarnya, sambil menunjukan sertifikat miliknya.

Mbah Makmun sudah menanyakan perihal luas tanahnya yang berkurang ini ke perangkat desa setempat. Namun jawaban dari pihak terkait, dirinya diminta mengajukan keberatan di pengadilan. Padahal dirinya tidak mempermasalahkan nilai ganti rugi, karena yang dipertanyakan kenapa luas tanahnya bisa menjadi berkurang.

“Saya sudah menanyakan ke perangkat desa, mereka bilang, silahkan ajukan keberatan di pengadilan. Padahal saya tidak mempermasalahkan atau keberatan dengan nilai ganti ruginya, tapi malah diminta mengajukan keberatan di pengadilan,” tambahnya.

Terpisah, Kades Sambongsari, Adi Gunawan mengatakan pihaknya sudah mengetahui hal tersebut. Dirinya menyarankan agar yang bersangkutan berkomunikasi dan menanyakan hal itu langsung ke kantor ATR/BPN Kabupaten Kendal serta ke Pengadilan, disertai bukti yang tepat.

“Dulu saya sudah menyarankan agar mengadukan hal ini ke kantor ATR/BPN Kabupaten Kendal dan PPK, dengan membawa bukti-buktinya agar dicarikan solusi yang tepat, misalkan bisa diukur ulang tanah miliknya,” ucapnya. (yog)

Penulis: M. Arif Prayoga & Redaktur: Widodo Lukito

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY