Metro

Perjalanan FRPB dan Logo Kota Pekalongan

FRPB
TURUNKAN BENDERA – Momentum penurunan bendera bergambar logo baru Kota Pekalongan oleh sejumlah anggota DPRD dan Ketua FRPB dalam salah satu aksinya menuntut dikembalikannya logo dan kelurahan.

KOTA PEKALONGAN – Diawali dari keresahan masyarakat usai berubahnya logo dan digabungnya kelurahan, perwakilan warga dari beberapa kelurahan berkumpul. Setelah dua kali melakukan pertemuan, masyarakat yang memiliki pemikiran dan aspirasi yang sama untuk menolak logo baru dan penggabungan kelurahan akhirnya sepakat untuk membentuk Forum Rakyat Pekalongan Bersatu (FRPB). Diketuai oleh aktifis budaya, M Eko Priyono, FRPB memiliki satu tujuan yakni mengembalikan logo dan kelurahan yang dianggap sebagai produk budaya buah dari pemikiran dan para leluhur Kota Pekalongan.

Pada 20 Maret 2015, mengambil lokasi di komplek Stadion Hoegeng, FRPB dideklarasikan. Dimotori 10 orang deklarator yakni M Eko Priyono atau Eko Kalongguh, Sony Hikmalul, Ahmad Yusuf, Agus Wibowo, Izuddin, Awali, Taufiq Canting, M Edi Chaliri, M Ishaq dan Eep Syaifurrohman, bersama masyarakat menyatakan komitmen untuk mengawal pengembalian logo dan kelurahan.

Dalam kegiatan tersebut, juga disampaikan aspirasi oleh perwakilan dari kecamatan. Seluruh aspirasi itu kemudian diterimakan kepada Ketua FRPB, Eko Kalongguh, yang selanjutnya diperjuangkan ke tingkat kota agar dapat benar-benar terwujud. Mendapat amanah masyarakat, FRPB kemudian melakukan sejumlah aksi budaya dalam rangka mewujudkan cita-cita dan mimpi yang sudah diamanatkan oleh masyarakat.

“Sesuai platform awal kami yakni sebagai organisasi budaya, dalam menyampaikan aspirasi pun kami sudah berkomitmen agar aksi dan kegiatan yang kami gelar tetap mengusung agenda utama untuk mengangkat kebudayaan dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan kami,” tutur Eko.

Usai terbentuk, aksi pertama FRPB digelar 31 Maret 2015. Disertai berbagai kesenian dan budaya, FRPB bersama masyarakat mendatangi Kantor DPRD Kota Pekalongan untuk menyampaikan aspirasi dan usulan mereka terkait perubahan logo dan penggabungan kelurahan. Aspirasi mereka kemudian diterima oleh perwakilan dari DPRD Kota Pekalongan, yakni Wakil Ketua DPRD, Ismet Inonu.

Merasa tak kunjung ada tindak lanjut yang berarti, FRPB bersama masyarakat kembali menggelar aksi. Tak meninggalkan unsur budaya, pada 5 Juli 2015 dengan massa yang lebih banyak mereka kembali mendatangi Kantor DPRD Kota Pekalongan. Kali ini, mereka meminta komitmen jelas dari wakil rakyat untuk mendukung apa yang menjadi tuntutan mereka.

Sejumlah anggota DPRD, bersedia kembali menemui massa dari FRPB dan masyarakat. Tuntutan besar terhadap komitmen DPRD agar usulan dapat diperjuangkan, kemudian diwujudkan dengan aksi penurunan bendera bergambar logo baru oleh sejumlah anggota DPRD yakni Ismet Inonu, Edy Supriyanto dan Nur Hadi bersama Ketua FRPB, Eko Kalongguh. Aksi itu kemudian berbuntut panjang karena mereka yang menurunkan bendera bergambar logo dilaporkan ke Kepolisian.

Namun langkah FRPB tak surut. Perjuangan mereka semakin deras dengan beberapa aksi dan upaya menyambung komunikasi dengan DPRD Kota Pekalongan agar bersedia membawa usulan mereka sehingga dapat diwujudkan. Komunikasi terus dilakukan tanpa henti baik secara terbuka maupun komunikasi secara personal dengan pimpinan DPRD.

Perjuangan terus berlanjut hingga menjelang Pilkada Kota Pekalongan tahun 2015. FRPB kemudian berupaya menjalin komunikasi dengan seluruh calon yang maju dalam perhelatan Pilkada. Dari tiga calon yang ada, Alex-Saelany kemudian bersedia menyatakan komitmen untuk mewujudkan usulan dari FRPB dan masyarakat.

Alex-Saelany terpilih. Tapi FRPB tak lupa dengan jalan perjuangannya. Mereka terus berkomunikasi dan menagih janji dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih agar benar-benar melaksanakan komitmennya mengembalikan logo dan kelurahan. Setelah melalui berbagai proses, akhirnya Perda pengembalian logo lama ditetapkan. Satu cita-cita FRPB dan masyarakat Kota Pekalongan sudah terwujud.

Tapi FRPB tak akan berhenti. Masih ada satu cita-cita untuk diperjuangkan yakni mengembalikan jumlah kelurahan di Kota Pekalongan yang akan terus disuarakan melalui aksi-aksi budaya, sesuai dengan identitas organisasi. (nul)

Penulis: M. Ainul Atho’ & Redaktur: Abdurrahman

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *