Di Kendal Ada 16 Kawasan Kumuh, Sesuai SK Bupati

0
73
Kotaku
SOSIALISASI – Disperkim Kabupaten Kendal menyosialisasi kegiatan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tahun 2017.
NUR KHOLID MS

KENDAL – Berdasarkan SK Bupati Kendal ada 16 kawasan kumuh meliputi kelurahan dan desa di Kabupaten Kendal. Semua itu berada di 4 kecamatan. Yakni di Kecamatan Kaliwungu, Weleri, Kendal dan Rowosari. Akan tetapi untuk kawasan kumuh di Kecamatan rowosari tidak masuk penanganan Kotaku, karena itu merupakan kawasan pedesaan.

Hal itu dibenarkan M Ali Yusuf Arianto, Kabid pada Disperkim Kabupaten Kendal, saat Sosialisasi Kegiatan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) tahun 2017, di Aula Eks Kantor Ketahanan Pangan Kendal, kemarin.

“Kalau Kecamatan Weleri, Kendal dan Kaliwungu itu kawasan perkotaan, maka masuk Kotaku. Ada lagi satu kecamatan, yakni, Brangsong, itu ditangani Kotaku, karena disitu ada indikasi kemungkinan untuk kumuh. Jadi kita pencegahan di situ. Total kalau yang masuk Kotaku ada 57, tapi kalau SK bupati kumuh ada 16,” katanya.

Kegiatan diikuti tim Korkot Kotaku Kabupaten Kendal dan Faskel kelurahan dan dari empat kecamatan yang dapat alokasi Kotaku. Kemudian, kelurahan dan desa ada 57 kelurahan dan desa, Badan Kesuwadayaan Masyarakat (BKM) di 57 Kelurahan dan dari tim pendampingan Kotaku Kendal.

Dia mengungkapkan, sosialisasi untuk menyampaikan strategi konsep Kotaku. Bahwa Kotaku merupakan suatu upaya penaganan kawasan kumuh. Karena kawasan kumuh merupakan suatu hasil pembangunan yang belum berkeadilan. Dengan kata lain, berupaya untuk mencegah kawasan kumuh dalam rangka menciptakan keadilan di Kabupaten Kendal.

“Ini kita upayakan bersama-sama, untuk mencapai adanya keadilan. Jadi semua kawasan di Kabupaten kendal, merupakan kawasan permukiman yang layak huni,” ungkap dia.

Dia menyatakan, kumuh sesui dengan Undang-Undang (UU) No 1 tahun 2011 tentang penataan perumahan dan kawasan permukiman. Bahwa kawasan kumuh merupakan kawasan perumahan yang tidak layak huni yang disebabkan oleh adanya ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan yang relatif tinggi dan sarana prasarana perumahan yang tidak layak. Adapun sarana prasarana itu ada tujuh, yakni jalan lingkungan, drainase, pengelolaan sampah, penangan kebakaran, sanitasi dan pengelolaan air limbah.

“Semua itu yang kita tangani. Kita coba untuk bersinergi bersama antara pihak stekholder yang terlibat di sini. Jadi kita punya strategi tiga untuk percepatan penangananya kawasan kumuh, diantaranya penanganan fokus dan tuntas,” terang dia.

Dia menambahkan, target sesuai RPJMN tahun 2019 luasan kawasan kumuh harus 0 persen. Upayanya ada program-program yang akan dilakukan, seperti dari pusat ada program Kotaku. Sedangkan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Kendal untuk fisiknya sebesar Rp 440 juta untuk empat lokasi tahun ini yang direncanakan di Kecamatan Kota Kendal. Untuk tahun-tahun berikutnya semoga bisa di Kecamatan Rowosari, karena sama sekali belum tertangani.

“Karena perencanaan sesuai yang telah di susun oleh fasilitator kelurahan. Tahun ini di Kelurahan Ngilir dan Karangsari untuk insfrastruktur jalan lingkungan. kalau dari pusat kita blum dapat sampaikan, karena dipanya belum ditentukan anggaranya,” pungkas dia. (nur)

Penulis: Nur Kholid MS & Redaktur: Widodo Lukito

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY