Sidak Komisi C Dinilai Tak Sesuai Tupoksi

0
53
Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono
Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono
MUHAMMAD ARIF PRAYOGA

KENDAL – Sidak Komisi C yang dilakukan beberapa waktu lalu ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kendal dinilai tidak sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Pasalnya, pada saat kunjungan tersebut, Komisi C lebih menyoroti permasalahan perencanaan dan pembangunan, termasuk di dalamnya tata letak perkantoran yang sebenarnya merupakan wewenang dari Komisi A. Sementara jika hal yang dibahas terkait kinerja dari OPD tersebut, tentu tidak menjadi masalah.

“Rekomendasi yang diberikan Komisi C agar kantor-kantor dipindah, sudah menyalahi tupoksi mereka. Karena kewenangan Bidang Pemerintahan, yang salah satunya mengatur perencanaan dan pembangunan itu harusnya milik Komisi A,” ujar Anggota Komisi A DPRD Kendal, Rubiyanto.

Menurut Rubiyanto, dirinya mempersilahkan kepada Komisi C untuk melakukan tugas yang menjadi kewenangan Komisi A. Untuk itu, diminta menyesuaikan dengan tupoksinya masing-masing. Selama ini, Komisi C memiliki Tupoksi bidang Prasarana Wilayah yang meliputi pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, penataan ruang, pertambangan dan energi, pembangunan infrastruktur, serta permukiman. Sehingga seharusnya mereka lebih menyoroti kepada pekerjaan yang ditangani masing-masing mitra OPD yang ada.

“Kalau Komisi A lebih kepada permasalahan bidang pemerintahan yang menyoroti administrasi umum pemerintahan, keuangan dan aset daerah, perencanaan dan pembangunan, komunikasi dan informatika, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, pertanahan, serta hukum dan politik,” tambahnya.

Menanggapi kejadian ini, Ketua DPRD Kendal, Prapto Utono mengatakan peristiwa ini hendaknya menjadi sebuah pelajaran. Dirinya pun meyakini ini bukan merupakan sebuah hal yang disengaja tetapi kebetulan saja. Penataan OPD dan penempatan kantor baru sendiri dilakukan berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016.

“Kami memerintahkan kepada komisi-komisi untuk mendatangi OPD mitra kerja mereka, jadi bukan sidak maksudnya itu tetapi sifatnya lebih kepada kunjungan. Tugas ini merupakan penyerapan aspirasi tentang segala sesuatu akibat dari perubahan itu. Termasuk di dalamnya melihat ada kendala dimana dan sebagainya,” paparnya.

Diakui Prapto Utono, kalau Komisi C kemarin turun ke lapangan itu harusnya bukan menyidak ruang kantornya tetapi lebih kepada mengevaluasi persiapan kegiatan 2017. Karena sampai hari ini yakni Mei, penyerapannya masih 0,2 persen dan progressnya justru 0 persen.

“Namun memang benar adanya, kalau OPD tentu tidak dapat maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat, kalau ruang kantornya tidak layak untuk kerja. Apalagi tahun ini salah satu tagline RPJMD adalah pelayanan prima. Sehingga juga perlu ada perhatian dari Pemkab, DPRD pun bisa memberikan rekomendasi karena pada prinsipnya alat kelengkapan dewan juga bisa memberikan penilaian terhadap kinerja OPD. Selain itu, harusnya Komisi A juga mesti rajin turun langsung ke lapangan untuk melakukan kunjungan ke OPD mitra mereka,” ucapnya. (yog)

Penulis: M. Arif Prayoga & Redaktur: Widodo Lukito

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY