Nasional News

Tak Kirim Anggota, Pansus Belum Terbentuk

Tak Kirim Anggota, Pansus Belum Terbentuk
KURSI KOSONG – Deretan kursi kosong saat pembukaan sidang Paripurna ke-24 DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/17). Sebanyak 324 anggota dewan tidak hadir dalam sidang Paripurna tersebut.
HENDRA EKA/JAWA POS

*Terkait Hak Angket untuk KPK 

JAKARTA – Sejumlah fraksi di DPR masih menghendaki adanya hak angket. Dari 10 fraksi, ada empat partai yang mendukung hak melakukan penyelidikan itu. Namun, sampai sekarang belum ada satu pun fraksi yang mengirimkan anggotnya, sehingga pansus angket pun belum bisa terbentuk.

Hak angket KPK sempat disinggung di rapat paripurna kemarin (18/5). Setelah rapat dibuka, Fraksi PKS langsung menyampaikan sikapnya. Ansory Siregar, anggota Fraksi PKS mengkritisi keputusan rapat paripurna pada 28 April yang memutuskan hak angket. “Pimpinan memutuskan hak angket secara tergesa-gesa dan sepihak, tidak mendengarkan suara fraksi,” papar dia.

Fahri Hamzah yang menjadi pimpinan rapat saat itu dianggap merampas hak semua fraksi, karena tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan pendapat mereka. Pihaknya pun meminta agar hak angket dibatalkan, karena telah melanggar aturan. “Hari ini bisa dibahas kembali,” ucap legislator asal Sumatera Utara itu.

Dia menegaskan bahwa partainya menolak hak angket dan tidak akan mengirim anggotanya ke pansus. Menurut dia, pansus tidak akan berfungsi dan akan gugur dengan sendirinya. Selain itu, dia juga meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) agar memproses Fahri Hamzah yang dianggap melakukan pelanggaran saat memimpin rapat paripurna bulan lalu.

Sikap berbeda disampaikan Ketua DPR Setya Novanto dalam pidatonya. Dia mengatakan, hak angket KPK sudah disepakati dalam rapat paripurna 28 April lalu. Maka, pihaknya pun mendorong agar proses selanjutnya segera dilakukan. “DPR sudah menyepakati pembentukan pansus  angket,” terang dia.

Usai rapat paripurna, DPR mengelar rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus). Namun, rapat yang melibatkan pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan itu tidak membuahkan hasil. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, sampai kemarin belum ada satu pun fraksi yang mengusulkan nama anggotanya untuk masuk pansus.

“Kalau di paripurna, baru satu fraksi yang dengan tegas tidak akan mengirimkan anggotanya, yaitu PKS,” ucap dia saat ditemui usia rapat pengganti Bamus kemarin.

Karena belum ada yang mengirim anggota, maka para pemimpin fraksi yang mengikuti rapat itu meminta agar pengumuman pembentukan pansus ditunda. Selanjutnya, kata dia, akan dilakukan rapat Bamus lagi untuk membahas persoalan itu. Diharapkan dalam rapat selanjutnya sudah ada fraksi yang mengirim nama.

Taufik mengatakan, dalam tatib DPR dijelaskan bahwa pansus harus diikuti semua unsur fraksi. Aturan itu menjadi pertimbangan bagi semua fraksi. Dia pun akan menunggu sampai rapat pengganti Bamus berikutnya. Apakah hak angket akan gugur jika tidak diikuti semua partai? Dia mengatakan, ia tidak bisa melakukan tafsir lebih jauh. Dalam tatib Pasal 171 hanya disebutkan hak angket diikuti semua unsur fraksi. Kata-kata semua menjadi poin tersendiri bagi semua fraksi untuk mengambil sikap.

Politikus PAN itu menjelaskan, DPR mempunyai waktu 60 hari untuk membentuk pansus. Dia tidak bisa menyebutkan apakah hak angket akan gugur atau tidak. “Kita akan menunggu sampai rapat berikutnya,” tutur dia.

Agus Hermanto, wakil ketua DPR RI mengatakan, jika tidak ada fraksi yang tidak mengirim anggota, maka pansus tidak bisa diproses. Maka, tutur dia, pembentukan pansus sangat bergantung dengan sikap fraksi.

Politikus Partai Demokrat itu menyatakan, fraksinya sejak awal sudah menyampaikan sikap bahwa Partai Demokrat menolak hak angket. Tidak ada anggota yang tanda tangan. Selain itu, partainya juga tidak akan mengirim anggota untuk masuk pansus. “Kami konsisten,” terang dia saat menjadi narasumber dalam diskusi dengan tema “Kemana Hak Angket KPK Berujung?” di Media Center DPR kemarin.

Menurut dia, untuk memperbaiki KPK tidak harus dengan hak angket. Masih ada cara lain yang bisa dilakukan.. Agus menyatakan, angket akan menganggu kinerja pimpinan KPK, karena mereka akan sering dipanggil DPR. Padahal, mereka sangat sibuk menangani perkara korupsi. “Bisa lewat rapat dengar pendapat (RDP) di komisi,” terangnya.

Sementara itu, PDIP dengan tegas mendukung hak angket. Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, hak angket bukan untuk melemahkan komisi antirasuah, tapi untuk memperkuat lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo itu. “Salah kalau dibilang memperlemah,” terang dia.

Dia menyatakan, KPK merupakan lembaga negara yang harus diawasi. Dalam melaksanakan tugasnya, komisi tersebut juga wajib melaporkan hasil kerjanya ke presiden, BPK dan rakyat. DPR merupakan wakil rakyat. Dewan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan. “Kami tentu akan mengirim anggota ke pansus,” tutur dia.

Partai Nasdem juga mendukung hak angket. “Kami yang mengusulkan,” terang Taufiqulhadi, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem. Pihaknya juga akan mengirim anggota ke pansus. Namun, dia belum bisa memastikan kapan akan menyerahkan nama anggota.

Sikap berbeda ditunjukkan Partai Gerindra. Partai berlambang burung Garuda itu menolak hak angket, tapi akan mengirim anggotanya. Sodik Mudjahid, anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan, setelah dilakukan kajian secara mendalam, pihaknya memutuskan untuk mengirim anggota ke pansus hak angket KPK. Menurut dia, pansus angket akan jalan terus tanpa diikuti semua fraksi. “Melihat situasi dan kondisi itu, kami akan rugi jika tidak mengirim utusan,” papar dia.(lum)

Tags

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *