Pansus Angket KPK Terbelah

0
78
Pansus Angket KPK Terbelah
Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa dari gabungan BEM Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung didepan Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/5/17). Dalam aksinya, mereka meminta supaya lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tetap kuat dan tegar dalam menghadapi Hak Angket yang digulirkan oleh DPR RI.
HENDRA EKA/JAWA POS

*Debat Tafsir UU MD3

JAKARTA – Tarik ulur pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian kuat.

Sebagian besar fraksi yang menolak hak angket menilai pansus tidak bisa terbentuk jika tidak dihadiri seluruh perwakilan fraksi di DPR. Namun, fraksi yang ngotot membentuk pansus menilai, berapa pun jumlah fraksi yang hadir, pansus tetap bisa terbentuk. Perbedaan pandangan tersebut coba diselesaikan pimpinan DPR dengan menafsirkan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan, ada area abu-abu yang menjadi perdebatan terkait pembentukan pansus. Pasal 171 ayat 2 UU MD3 menyatakan bahwa pembentukan panitia khusus angket harus dihadiri perwakilan seluruh fraksi. Di sisi lain, ada yang menganggap perwakilan seluruh fraksi bisa ditafsirkan dari fraksi-fraksi yang bersedia mengirim wakil. “Ke depan ini perlu diperjelas agar tidak debatable, multitafsir,” ujarnya di gedung DPR kemarin (19/5).

Wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, dengan perbedaan tersebut, perlu dibedah bagaimana maksud sebenarnya dari UU MD3. Karena itu, pimpinan DPR akan menyerahkan pandangan tersebut kepada badan legislasi untuk menerjemahkan maksud dari pasal itu. “Kriteria seluruh fraksi nanti bagaimana, kami minta masukan,” katanya.

Menurut Taufik, saat ini yang mulai berkembang bukan terkait perlu dan tidaknya hak angket. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana mengawal seluruh mekanisme sesuai aturan main. “Sebagai pimpinan, kami mengawal bagaimana proses berjalan baik dan prosedural,” ujarnya.

Sementara itu, PDIP sebagai salah satu partai pendukung hak angket akan mengirim anggota untuk masuk pansus. ”Nanti ketua fraksi yang menentukan siapa yang masuk pansus,” terang anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Dia mengklaim hak angket tidak untuk melemahkan KPK, tapi justru memperkuat. ”Salah kalau dibilang memperlemah,” imbuhnya.

Sikap berbeda ditunjukkan Partai Gerindra yang menolak hak angket, tapi akan mengirim anggotanya ke pansus. Menurut anggota DPR Sodik Mudjahid, ada kemungkinan pansus jalan terus meski tidak diikuti semua fraksi. Karena itu, keberadaan perwakilan Gerindra di pansus dimaksudkan untuk mengawasi agar pansus tidak melemahkan KPK. ”Jadi, kami akan rugi jika tidak mengirim utusan,” jelasnya. (bay/lum/c17/owi)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY