Tak Ada Ampun Bagi Taruna Penganiaya Yunior

0
149
Tak Ada Ampun Bagi Taruna Penganiaya Yunior
DIMAKAMKAN – jenazah M Adam, Taruna Akpol Tingkat Dua yang meninggal dunia akibat dugaan penganiayaan pada Jumat (19/5) dini hari ini langsung dimakamkan.
KUMPARAN

*Itwasum, Divpropam dan Kompolnas Investigasi Tewasnya Adam

JAKARTA – Tewasnya Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Brigdatar Mohammad Adam direspon serius oleh Polri. Selain memproses pidana yang dilakukan Polda Jawa Tengah, tiga lembaga pengawas internal dan eskternal Polri turun tangan. Yakni, Inspektorat Pengawas Umum (Itwasum), Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan, dua tim pengawas internal Itwasum dan Divpropam telah turun tangan memeriksa secara internal. Pemeriksaan tentu terkait penyebab masih adanya kekerasan yang terjadi, sehingga menimbulkan jatuhnya korban. “Kalau untuk pidananya di Polda Jawa Tengah ya,” paparnya.

Kompolnas, lanjutnya, bahkan juga akan melakukan investigasi di Akpol terkait kejadian tersebut. Dengan begitu, hasil dalam pemeriksaan tersebut tentu akan lebih akurat. “Kalau Kompolnas rencananya hari ini (20/5) ke Akpol,” ujarnya.

Yang pasti, hingga saat ini telah ada 35 orang saksi yang diperiksa, baik dari taruna, pengasuh hingga semua saksi yang mengetahui kejadian tersebut. “Semua masih dalam pemeriksaan, hasilnya belum,” jelas mantan Wakabaintelkam tersebut.

Apakah ada anak jenderal yang terlibat dalam kasus tersebut, Setyo mengaku belum menerima laporan semacam itu. Semua saksinya merupakan taruna biasa. “Sampai saat ini tidak ada laporan itu,” paparnya.

Terkait hasil otopsi yang memastikan terdapat luka pada paru-paru kanan kiri akibat tekanan yang kuat, apakah bisa menaikkan status kasus, dia menjelaskan bahwa yang pasti hasil itu untuk pro justitia atau proses hukumnya. “Tapi, substansi pemeriksaan belum bisa diungkap,” jelasnya.

Langkah yang dilakukan saat ini mencocokkan hasil otopsi tersebut dengan keterangan dari semua saksi. Apa yang dilihat dan didengaar semua saksi tersebut. “Tentunya pencocokan ini akan mengkerucutkan pada siapa pelakunya,” ungkapnya.

Dia menegaskan, instruksi dari Kepolri Jenderal Tito Karnavian untuk mempidanakan pelaku akan dijalankan secepatnya. “Penuntutan pidana harus dilakukan,” paparnya.

Terkait perbaikan sistem pendidikan di Akpol, Setyo menuturkan bahwa sebenarnya ada aturan yang melarang dengan tegas penggunaan kekerasan. “Kalau ada kekerasan itu sudah melanggara aturab gubernur Akpol,” paparnya.

Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) Komjen Pol Moechgiyarto mengungkapkan bahwa tim sudah berada di lokasi Akpol semarang untuk melakukan penyelidikan. Moechgiyarto menyatakan bahwa ia sudah menerima perintah langsung dari pimpinan Polri untuk menindak  jika memang didapat adanya indikasi-indikasi kekerasan. “Tidak ada ampun,” katanya selepas menghadiri pemakaman Brigdatar Mohammad Adam di pemakaman Cipulir,  Jakarta Selatan, kamis malam (19/8).

Dengan peristiwa tersetbut, Moechgiyarto menyatakan bahwa Indonesia sudah kehilangan salah satu putra terbaiknya. Ia sebagai pimpinan tertinggi lembaga pendidikan kepolisian siap bertanggung jawab. “Apapun resikonya, kami proses sesuai dengan norma yang berlaku,” katanya.

Dalam pelaksanaan pendidikan di lembaga Polri, Moechgiyarto juga mengakui bahwa masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Meski demikian, Moechgiyarto enggan menyebut apa saja yang akan dibenahi. Namun ia berjanji bahwa akan ada upaya untuk mengevaluasi serta meningkatkan keamanan di dalam asrama Akpol.

Sementara Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia Kontras Arif Nur Fikri menuturkan, budaya kekerasan yang masih ada di Akpol sebenarnya memiliki dampak domino terhadap kinerja kepolisian. Yakni, banyaknya kekerasan yang terjadi dalam pelayanan yang dilakukan kepolisian. “Seperti saat melakukan penyelidikan dan penyidikan,” jelasnya.

Banyak terjadi kasus dimana tersangka dan saksi menerima kekerasan dari oknum aparat. Bahkan, catatan Kontras menyebutkan terjadi 356 kekerasan selama enam tahun belakangan pada masyarakat dalam saat penyelidikan dan penyidikan. “Angka itu lebih tinggi, bahkan dari TNI,” paparnya.

Dengan begitu, sebenarnya budaya kekerasan di Akpol yang berlanjut dengan saat berdinas ke Polri adalah salah satu penyebab minimnya kepercayaan publik pada Korps Bhayangkara. “Bila budaya kekerasan ini dihilangkan, tentu potensi meningkatnya kepercayaan publik lebih besar,” jelasnya. (idr/tau)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY